Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah keras isu dua desa di Nunukan, Kalimantan Utara, lepas ke Malaysia. Penegasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (29/6/2026).
Isu tersebut sempat memicu kekhawatiran publik mengenai kedaulatan wilayah perbatasan. Tito memastikan narasi yang beredar di masyarakat tidak sesuai fakta lapangan.
Menurut Tito, tidak ada desa yang berpindah tangan ke negara tetangga. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut hak kepemilikan lahan secara terbatas.
Sengketa batas di Pulau Sebatik merupakan persoalan warisan era kolonial. Konflik ini melibatkan sejarah panjang antara pemerintah Inggris dan Belanda.
Kini, penanganan sengketa dilakukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Proses koordinasi melibatkan Kementerian Luar Negeri hingga Kementerian Pertahanan.
Tito mengungkapkan terdapat 127,3 hektare lahan di Pulau Sebatik yang masuk area Malaysia. Namun, Indonesia justru mendapatkan kompensasi wilayah yang jauh lebih luas.
Pemerintah berhasil mengamankan tambahan lahan seluas 5.700 hektare. Area kompensasi tersebut kini resmi masuk ke dalam sisi kedaulatan Indonesia.
Kepala BNPP itu menilai posisi Indonesia dalam kesepakatan ini justru diuntungkan. Luas lahan yang didapat jauh melampaui area yang masuk wilayah Malaysia.
Pemerintah berkomitmen terus memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu strategi utama pemerintah saat ini.
Salah satu fokus utama adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN. Sejauh ini, sudah ada 15 PLBN yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Namun, pemerintah merasa penambahan fasilitas pengamanan masih sangat diperlukan. Terutama pada titik-titik perbatasan di wilayah Kalimantan.
Titik perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menjadi prioritas. Selain itu, penambahan fasilitas juga menyasar wilayah perbatasan di Kalimantan Utara.
Pemerintah menargetkan seluruh perbatasan memiliki pos yang representatif. Langkah ini bertujuan meningkatkan pengawasan serta mempertegas batas negara.
Upaya diplomasi dan pembangunan infrastruktur akan terus berjalan simultan. Hal ini dilakukan demi menjaga keutuhan wilayah di garis depan Indonesia.
Masyarakat diimbau agar tidak mudah terpancing dengan isu yang tidak jelas. Pemerintah memastikan setiap jengkal wilayah tetap terjaga dengan baik.
Situasi di Nunukan saat ini dilaporkan tetap kondusif dan terkendali. Kedaulatan di Pulau Sebatik tetap menjadi prioritas utama pemerintah pusat.
