Pemerintah Indonesia resmi memperluas jangkauan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten dan kota, termasuk Provinsi Bali. Langkah strategis ini bertujuan mempercepat transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi nasional yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses bisnis penyaluran bantuan. Melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure, alur birokrasi yang sebelumnya mencapai sembilan tahapan kini dipangkas menjadi hanya tiga tahapan utama.
Rini menekankan bahwa transformasi digital ini bukan sekadar inovasi sementara, melainkan upaya membangun sistem yang kokoh dan berkelanjutan. Pihaknya meminta pemerintah daerah mengoptimalkan peran petugas di lapangan, termasuk melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), guna membantu proses pemutakhiran data masyarakat rentan.
Edukasi publik menjadi poin krusial dalam program ini guna mencegah penipuan informasi. Masyarakat harus memahami kanal resmi pendataan serta memastikan bahwa seluruh proses pendaftaran tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan data selama tahapan pendaftaran berlangsung.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam perluasan piloting ini. Ia menargetkan evaluasi menyeluruh dapat rampung pada akhir Juli untuk mematangkan persiapan peluncuran skala nasional.
Luhut menginstruksikan para kepala daerah untuk menjaga kekompakan agar proses pengumpulan data berbasis kecerdasan buatan berjalan optimal. Ia berharap pendaftaran sudah rampung paling lambat akhir Agustus agar peluncuran nasional dapat dilakukan sesuai jadwal pada Oktober 2026.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan komitmen penuh wilayahnya untuk mempercepat pendaftaran digitalisasi bansos. Meski sempat terkendala rangkaian hari raya keagamaan sepanjang Juni, Pemprov Bali optimistis proses pendaftaran akan selesai akhir Juli melalui dukungan agen pendamping di tingkat banjar.
Koster menilai digitalisasi ini sangat krusial bagi akuntabilitas penyaluran bansos di daerahnya. Senada dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan dukungannya untuk mengoordinasikan pemerintah daerah di wilayah percontohan. Program ini diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam pembentukan Government Technology di Indonesia.
Dengan integrasi data yang lebih efisien, pemerintah berharap gambaran utuh mengenai kondisi masyarakat penerima bantuan dapat diperoleh sebelum sistem ini diresmikan secara menyeluruh di seluruh pelosok negeri.
