Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memperluas uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten dan kota. Langkah strategis ini dilakukan untuk mempercepat transformasi teknologi pemerintahan atau GovTech Indonesia agar sistem perlindungan sosial nasional menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Keputusan tersebut dimatangkan dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026). Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin langsung jalannya rapat yang juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala daerah terkait.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa perluasan ini merupakan langkah konkret dalam menyusun peta jalan e-government yang modern. Menurutnya, keberhasilan uji coba di Kabupaten Banyuwangi menjadi tolok ukur utama sebelum kebijakan ini diterapkan secara lebih masif.
Tito mengungkapkan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah sukses menjalankan sistem digitalisasi bansos tersebut. Kesuksesan di Banyuwangi kini menjadi model untuk direplikasi ke 43 wilayah lainnya, dengan harapan di masa depan seluruh daerah di Indonesia dapat mengadopsi sistem serupa.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti peran penting kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam sistem baru ini. Ia menjelaskan bahwa integrasi data dari tujuh kementerian dan lembaga telah berhasil disatukan untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam penentuan penerima manfaat.
Luhut menambahkan bahwa masyarakat kini bisa mengajukan permohonan bansos secara mandiri melalui sistem digital tanpa harus melalui prosedur birokrasi dokumen yang rumit. Ia pun memberikan apresiasi khusus kepada Mendagri atas sinergi data yang telah berjalan baik sehingga pengawasan program menjadi lebih ketat dan transparan.
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Menteri PANRB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya Viada Hafid, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Selain itu, hadir pula Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kehadiran para pejabat tinggi negara ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal digitalisasi bansos. Melalui integrasi teknologi yang masif, pemerintah optimistis bahwa bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan dengan proses yang lebih efisien dan jauh dari praktik manipulasi data.
