Polda Maluku dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengambil langkah sigap dalam menghadapi potensi bencana alam. Keduanya menggelar rapat koordinasi intensif untuk mengantisipasi aktivitas tujuh gunung api yang teridentifikasi aktif di wilayah Maluku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana yang komprehensif.
Rapat yang berlangsung pada Selasa, 27 Februari 2024, di Kantor Polda Maluku ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Dari pihak Polda Maluku, hadir langsung Kapolda Irjen Pol Lotharia Latif. Sementara itu, Pemprov Maluku diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali I. Le. Turut hadir pula perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai instansi dalam menghadapi ancaman gunung berapi. “Kita perlu berkoordinasi dengan baik, baik itu dari sisi personel, peralatan, maupun logistik, agar kita siap menghadapi jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi,” ujar Kapolda Latif dalam keterangannya usai rapat.
Menurut data yang dihimpun, terdapat tujuh gunung api aktif di Maluku yang memerlukan perhatian serius. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Api Banda Api, Gunung Api Api, Gunung Api Gamalama, Gunung Api Gamkonora, Gunung Api Ibu, Gunung Api Dukono, dan Gunung Api Hatusua. Keberadaan gunung api aktif ini menuntut kewaspadaan tinggi dari masyarakat dan kesiapan pemerintah dalam penanganan.
Sekretaris Daerah Maluku, Sadali I. Le, menambahkan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi segala kemungkinan. “Kita harus terus memantau aktivitas gunung api, dan memastikan masyarakat yang berada di zona merah atau dekat dengan gunung api tersebut sudah teredukasi dan siap untuk dievakuasi jika diperlukan,” jelas Sadali.
Upaya mitigasi yang dibahas mencakup peningkatan sistem pemantauan, penyusunan prosedur evakuasi yang jelas, serta simulasi penanganan bencana. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan bencana juga menjadi prioritas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan potensi dampak buruk dari erupsi gunung api aktif dapat diminimalisir.
