Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menyatakan bahwa Selat Hormuz merupakan wilayah Amerika Serikat. Pernyataan ini dilontarkan saat ia berpidato di hadapan pendukungnya di Carolina Selatan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019, di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Washington dan Teheran.
Dalam pidatonya, Trump tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar klaimnya tersebut, namun pernyataannya tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait implikasi diplomatik dan militer di kawasan yang krusial bagi perdagangan global tersebut. Selat Hormuz, yang terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, merupakan jalur pelayaran vital yang dilalui oleh sebagian besar pasokan minyak dunia.
Pernyataan Trump ini muncul di saat hubungan AS dan Iran tengah memburuk. Sebelumnya, Iran telah menahan sebuah kapal tanker minyak yang diduga milik AS, dan AS merespons dengan mengumumkan pembentukan koalisi maritim untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Tindakan ini merupakan respons terhadap serangkaian insiden yang melibatkan kapal tanker di perairan tersebut, yang oleh AS dituduhkan dilakukan oleh Iran.
Klaim Trump ini tampaknya menjadi eskalasi retorika yang signifikan dalam konflik yang telah berlangsung. Meskipun AS telah memiliki kehadiran militer yang kuat di kawasan tersebut dan berupaya menjaga kebebasan navigasi, secara resmi Selat Hormuz bukanlah teritori Amerika Serikat. Sebaliknya, selat ini adalah perairan internasional yang berbatasan dengan Iran dan Oman.
Sebelumnya, pada tanggal 15 Juli 2019, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga telah menegaskan tujuan AS untuk memimpin koalisi internasional guna mengamankan pelayaran di Selat Hormuz. Pompeo menyatakan, “Kami akan bekerja dengan sekutu kami untuk memastikan bahwa semua negara dapat berlayar dengan bebas dan aman di sana.” Pernyataan ini menggarisbawahi upaya AS untuk menggalang dukungan internasional dalam menghadapi ancaman Iran.
Ketegangan antara AS dan Iran semakin memanas sejak AS memutuskan menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang ketat. Insiden penahanan kapal tanker dan meningkatnya kehadiran militer di Selat Hormuz menjadi indikator betapa rapuhnya situasi keamanan di kawasan tersebut.
