Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melontarkan kritik keras terhadap penerapan latihan dasar kemiliteran dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai membebani anggaran negara dan kurang relevan dengan tujuan utama pendidikan para peserta.
Politikus PDIP sekaligus Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyoroti skema pelatihan yang berjalan selama 45 hari tersebut. Menurutnya, porsi latihan fisik yang mencapai 30 hari justru membuang anggaran secara percuma dan tidak tepat sasaran.
Program SPPI sendiri mencakup Koperasi Desa Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih dengan total puluhan ribu peserta. Setiap peserta mendapatkan alokasi biaya pelatihan sebesar Rp5 juta per minggu dengan total biaya melampaui Rp30 juta.
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa penghapusan latihan militer dapat menghemat hingga 66 persen total biaya pendidikan per peserta. Dana tersebut dinilai lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk memperkuat kompetensi manajerial yang jauh lebih dibutuhkan.
Tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi serta mengembangkan potensi ekonomi desa dan nelayan. Oleh karena itu, kurikulum seharusnya difokuskan pada tata kelola keuangan, strategi pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat.
Saat ini, terdapat 35.476 peserta pada Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 peserta pada Kampung Nelayan Merah Putih. Besarnya jumlah peserta membuat efisiensi anggaran menjadi krusial agar tidak ada pemborosan dana APBN yang signifikan.
Selain persoalan efisiensi, program ini juga mendapatkan sorotan tajam terkait aspek keselamatan para peserta. Sebanyak lima orang peserta dilaporkan meninggal dunia saat menjalani masa latihan militer yang berlangsung selama 30 hari.
Peserta yang meninggal dunia antara lain Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, dan Novia Rahmadhani Sihotang. Korban lainnya adalah Muhammad Rifki Renaldi Gunawan serta Nola Dya Sari yang gugur dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Kritik dari TB Hasanuddin ini menjadi pengingat agar pemerintah meninjau ulang efektivitas serta standar operasional prosedur pelatihan. Fokus pada peningkatan kompetensi profesional dinilai sebagai langkah paling realistis untuk mencetak manajer koperasi yang andal dan berkualitas.
Pemerintah kini diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh materi pendidikan dalam program tersebut. Penyesuaian kurikulum sangat diperlukan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar serta menjamin keselamatan nyawa para peserta di masa depan.
