Indonesia masih menghadapi risiko besar akibat kebijakan subsidi energi yang bergantung pada harga komoditas global. Sistem ini, yang telah lama diterapkan, berpotensi membebani anggaran negara secara signifikan dan mengganggu stabilitas ekonomi.
Ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas seperti minyak bumi dan batu bara untuk menentukan besaran subsidi energi menimbulkan kerentanan. Ketika harga komoditas melonjak, anggaran subsidi pun membengkak, menggerus alokasi dana untuk sektor penting lainnya. Sebaliknya, ketika harga turun, potensi pemotongan subsidi bisa memicu gejolak sosial dan ekonomi.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, kerangka subsidi energi yang masih terikat pada harga komoditas merupakan masalah fundamental. “Subsidi energi masih berbasis komoditas, ini adalah masalah fundamental yang dihadapi Indonesia,” tegas Fabby dalam diskusi daring pada Selasa (15/11).
IESR menyoroti bahwa kebijakan ini tidak hanya menguras kas negara, tetapi juga menghambat upaya transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan energi terbarukan atau peningkatan efisiensi energi justru tersedot untuk menambal defisit akibat fluktuasi harga komoditas.
Lebih lanjut, Fabby menjelaskan bahwa pola subsidi berbasis komoditas ini berpotensi menciptakan beban fiskal yang tidak terduga. Besaran subsidi yang fluktuatif membuat perencanaan anggaran menjadi sulit dan tidak efisien. Pemerintah terpaksa merespons kenaikan harga komoditas dengan cepat, seringkali tanpa analisis mendalam mengenai dampak jangka panjangnya.
IESR mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi fundamental dalam sistem subsidi energi. Pergeseran dari subsidi berbasis komoditas ke skema yang lebih terukur dan berorientasi pada target yang tepat sasaran dinilai krusial. Hal ini akan membantu pemerintah mengelola anggaran dengan lebih baik, sekaligus mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan.
