Ternate – Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Maluku Utara. Pencanangan yang dipimpin langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Ternate pada Kamis, 18 Juni 2026, menandai dimulainya upaya komprehensif untuk merekam secara utuh lanskap perekonomian provinsi yang kaya sejarah rempah-rempah namun kini bertransformasi menjadi pusat industri hilirisasi nikel nasional. Pelaksanaan sensus ini dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kehadiran Amalia Adininggar Widyasanti secara langsung di Ternate menunjukkan betapa strategisnya Maluku Utara dalam peta perekonomian Indonesia saat ini. Ia menekankan bahwa Maluku Utara merupakan provinsi dengan aktivitas ekonomi yang sangat progresif dan berkembang pesat, bahkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai angka double digit. "Secara ekonomi Maluku Utara cukup penting bagi Indonesia, sehingga pencanangan hari ini saya hadiri secara langsung," ujar Amalia dalam keterangan resminya yang dirilis pada Minggu, 21 Juni 2026.
Perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Maluku Utara menjadi alasan utama mengapa SE2026 kali ini sangat krusial. Dalam satu dekade terakhir, provinsi ini telah menyaksikan pergeseran signifikan. Kontribusi sektor industri, terutama yang berkaitan dengan pengolahan nikel, dilaporkan meningkat tajam. Fenomena ini berbanding terbalik dengan kontribusi sektor pertanian yang mengalami penurunan. Amalia Adininggar Widyasanti menilai bahwa dinamika ini perlu dicatat dan dianalisis secara akurat agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.
"Maluku Utara bisa memanfaatkan Sensus Ekonomi untuk ke depan menghadirkan dan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan sustainable," jelas Amalia. Hal ini menggarisbawahi peran vital data statistik yang akurat dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan ekonomi di masa depan. Dengan data yang lengkap dari SE2026, diharapkan pemerintah daerah dan pusat dapat merancang strategi pembangunan yang lebih adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.
SE2026 tidak hanya bertujuan untuk mendata aktivitas ekonomi yang sudah ada, tetapi juga untuk memetakan potensi-potensi baru yang dapat dikembangkan. Transformasi ekonomi Maluku Utara dari basis rempah-rempah menjadi kekuatan hilirisasi nikel merupakan narasi penting yang perlu didokumentasikan secara rinci. Data dari sensus ini akan menjadi dasar fundamental bagi perencanaan pembangunan jangka panjang, termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan lapangan kerja yang selaras dengan sektor-sektor unggulan baru.
Pencanangan SE2026 di Maluku Utara ini sejalan dengan pelaksanaan serupa di wilayah lain di Indonesia. Sebelumnya, Wakil Kepala BPS juga telah mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah, sebuah provinsi dengan karakteristik ekonomi yang berbeda namun juga memiliki harapan besar yang tersimpan di balik jutaan data statistik yang akan terkumpul. Keberagaman konteks ekonomi di setiap provinsi menuntut metodologi sensus yang fleksibel namun tetap menjaga standar akurasi dan integritas data.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus ini akan mencakup seluruh unit usaha dan kegiatan ekonomi yang ada di Maluku Utara, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga besar. Cakupan yang luas ini memastikan bahwa gambaran ekonomi yang dihasilkan akan komprehensif, mencakup berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi dan makanan minuman, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa profesional, ilmiah, dan teknis, jasa lainnya, serta administrasi pemerintahan.
Transformasi Maluku Utara menjadi pusat industri hilirisasi nikel tidak lepas dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki provinsi ini. Keberadaan cadangan nikel yang melimpah telah menarik investasi besar-besaran, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan daerah. Namun, di balik gemerlap industri, tantangan seperti keberlanjutan lingkungan dan pemerataan pembangunan juga perlu mendapatkan perhatian serius. Data SE2026 diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isu-isu ini.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Maluku Utara sangatlah penting demi suksesnya SE2026. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap saat petugas sensus melakukan pendataan. "Data yang akurat adalah kunci untuk kebijakan yang tepat dan pembangunan yang berkelanjutan," tegasnya.
SE2026 ini merupakan siklus sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan oleh BPS sejak tahun 1973. Pelaksanaan sebelumnya dilakukan pada tahun 1973, 1986, 1996, dan 2006. Jeda sepuluh tahun antara satu sensus dengan sensus berikutnya memberikan gambaran mengenai perubahan struktural ekonomi yang terjadi dalam satu dekade. Hasil SE2026 akan menjadi landasan penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk dalam mengukur kemajuan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat nasional maupun daerah.
Dengan fokus pada Maluku Utara, SE2026 diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana provinsi tersebut berhasil melakukan lompatan ekonomi melalui hilirisasi nikel, sekaligus mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi baru yang belum tergarap. Data yang dihasilkan akan menjadi alat analisis yang kuat bagi para pembuat kebijakan, peneliti, pelaku bisnis, dan akademisi dalam memahami denyut nadi perekonomian Maluku Utara dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Transformasi progresif ini layak dicatat dengan detail demi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.
