Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Buruh di Istana Negara pada Senin, 8 Juni 2026. Penunjukan ini menandai sebuah dinamika politik yang menarik, mengingat rekam jejak Said Iqbal yang dikenal vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, sebelum ia menduduki posisi strategis tersebut.
Pelantikan Said Iqbal dilakukan bersamaan dengan pengukuhan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa penunjukan Said Iqbal didasari oleh perannya yang sentral dalam pergerakan buruh di Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan para pekerja.
Pemerintah menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk mencari solusi terbaik bagi kaum buruh telah direncanakan sejak lama. Langkah ini merupakan wujud nyata dari prioritas kabinet terhadap isu kesejahteraan pekerja. Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk berkolaborasi dan mencari solusi terbaik, memastikan masalah kesejahteraan buruh tetap menjadi prioritas utama.
Namun, penunjukan Said Iqbal ini tidak luput dari sorotan publik. Latar belakangnya sebagai pengkritik kebijakan pemerintah yang kerap melontarkan kritik pedas menjadi poin menarik. Publik menantikan bagaimana Said Iqbal akan menjalankan perannya sebagai penasihat, menjembatani aspirasi buruh dengan kebijakan yang digulirkan pemerintah dari dalam sistem.
Sebelum menduduki posisi penasihat, Said Iqbal tercatat pernah melontarkan kritik tajam terhadap penanganan aksi unjuk rasa. Pada akhir Desember 2025, ia menyoroti tindakan aparat keamanan yang dinilainya represif saat menghadapi massa buruh di sekitar Istana Negara. Menurutnya, pemblokadean massa merupakan ancaman terhadap demokrasi dan tidak mencerminkan nilai-nilai negara demokratis.
Said Iqbal berpendapat bahwa Istana seharusnya tidak menjadi tempat yang terlalu sakral hingga melarang rakyatnya berkunjung. Ia menekankan bahwa buruh, sebagai bagian dari rakyat, memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di depan simbol negara. Pembatasan ruang gerak bagi masyarakat yang ingin bersuara sangat disayangkan oleh Said Iqbal.
Kemarahan Said Iqbal memuncak ketika mobil komando yang digunakan untuk berorasi dipaksa mundur oleh petugas. Ia menganggap tindakan tersebut tidak proporsional, mengingat jumlah massa yang hadir belum terlalu besar. Said Iqbal bahkan sempat mempertanyakan sikap Presiden Prabowo dalam menghadapi aspirasi para pekerja, merasa heran mengapa kelompok buruh diperlakukan seolah-olah musuh negara oleh pihak keamanan.
Selain isu unjuk rasa, Said Iqbal juga pernah mengkritik kebijakan ekonomi terkait sektor otomotif lokal. Salah satu kritik yang menonjol adalah protesnya terhadap kebijakan impor mobil pickup untuk Koperasi Merah Putih. Ia menilai kebijakan tersebut lebih memilih produk impor daripada memberdayakan industri dalam negeri, yang berpotensi mengurangi serapan tenaga kerja lokal.
Said Iqbal menyoroti bahwa pengadaan armada oleh Koperasi Merah Putih tidak memprioritaskan produksi anak bangsa, sebuah sikap yang dinilainya bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi nasional. Ia berargumen bahwa jika produksi dilakukan di dalam negeri, ribuan tenaga kerja lokal bisa terserap, sebuah peluang industri strategis yang dinilai terlewatkan oleh pemerintah.
Dalam pernyataannya pada Maret 2026, Said Iqbal mengestimasi bahwa kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan kerja bagi sekitar 10 ribu orang. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan industri dalam negeri akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan sekadar melakukan impor dari luar negeri.
Kini, dengan posisinya sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal memiliki tantangan besar untuk membuktikan bahwa idealismenya dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Langkah Presiden Prabowo menggandeng tokoh pengkritik ke dalam lingkaran pemerintahan ini diharapkan dapat meredam potensi gejolak sosial di masa depan. Fokus utama kini tertuju pada efektivitas formula kesejahteraan yang dijanjikan oleh Kabinet Merah Putih, dengan Said Iqbal diharapkan menjadi jembatan penting antara buruh dan pemerintah.
