Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa sedikitnya 43.000 orang sepanjang Januari hingga Juli 2026 menjadi sorotan tajam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurut Apindo, angka fantastis ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari persoalan mendasar yang belum terselesaikan di sektor hulu industri.
Apindo melihat bahwa PHK massal ini merupakan dampak hilir dari berbagai isu fundamental yang masih mengakar. Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, dalam keterangannya pada Kamis (20/7/2026) menyatakan, “Ini adalah masalah hilir. Masalahnya ada di hulu.” Pernyataan ini menekankan bahwa akar persoalan harus dicari dan diatasi terlebih dahulu untuk mencegah terulangnya PHK di masa depan.
Hariyadi menambahkan bahwa ada berbagai macam persoalan di sektor hulu yang belum tuntas. Ia tidak merinci secara spesifik persoalan apa saja yang dimaksud, namun secara umum merujuk pada tantangan struktural yang dihadapi industri di Indonesia. “Kita harus selesaikan persoalan di hulu,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, sebelumnya telah mengkonfirmasi jumlah korban PHK yang mencapai 43.000 orang. Angka ini terhitung sejak awal tahun 2026 hingga pertengahan Juli. Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan ini, termasuk dengan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, pandangan Apindo memberikan perspektif yang berbeda, yaitu fokus pada perbaikan fundamental di sektor industri hulu. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan kondisi yang mempengaruhi keberlangsungan industri di Indonesia. Tanpa penanganan yang tepat di akar persoalan, gelombang PHK serupa dikhawatirkan akan terus terjadi.
