Ribuan mahasiswa dan anggota organisasi kepemudaan dari berbagai kampus di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, pada Jumat (19/6) sore. Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB ini menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari kritik terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program makan bergizi gratis (MBG), hingga desakan reformasi sipil.
Massa aksi berasal dari berbagai elemen, termasuk Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), mahasiswa Universitas Mercubuana, dan mahasiswa Universitas Trisakti. Meskipun datang dari kelompok yang berbeda, sejumlah poin tuntutan yang mereka sampaikan memiliki kesamaan, mencerminkan kekhawatiran yang meluas di kalangan generasi muda terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam rilis yang dikeluarkan PB HMI, disebutkan bahwa berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat harus segera dievaluasi secara serius. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan nasional yang menjadi amanat konstitusi. HMI secara spesifik menyoroti potensi pemborosan dalam APBN dan mendesak adanya transparansi serta akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara.
Mahasiswa Universitas Trisakti, yang bergabung dalam aksi menyusul kelompok lain, menyampaikan tiga tuntutan utama. Tuntutan tersebut mencakup pemulihan ekonomi dan politik nasional, pemberantasan inkompetensi di kalangan pejabat publik, serta pengembalian supremasi sipil. Isu program makan bergizi gratis (MBG) juga menjadi sorotan tajam dari mahasiswa Trisakti, yang mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kelayakan dan efektivitas program tersebut di tengah berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, para mahasiswa secara tegas mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM yang terus-menerus dikhawatirkan akan memicu lonjakan inflasi dan membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Mereka juga menuntut dihentikannya praktik pemborosan APBN yang dinilai tidak relevan dengan prioritas pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Agenda penting lain yang disuarakan adalah penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Polri yang baru saja disahkan. Mahasiswa menilai beleid tersebut berpotensi mengganggu independensi kepolisian dan justru memperlemah fungsi pengawasan sipil terhadap lembaga penegak hukum. Tuntutan ini mencerminkan kekhawatiran akan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penguatan militerisme yang dapat mengikis prinsip-prinsip demokrasi.
Aksi unjuk rasa ini menjadi refleksi dari kegelisahan masyarakat, khususnya kaum muda, terhadap arah kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Program makan bergizi gratis, yang digagas sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, kini menjadi sorotan publik. Kritikan ini muncul di tengah kekhawatiran akan efektivitas implementasinya, potensi kebocoran anggaran, serta prioritas pengalokasian dana publik di saat berbagai sektor krusial lainnya masih membutuhkan perhatian serius.
Pengelolaan APBN menjadi salah satu isu sentral dalam diskusi publik belakangan ini. Dengan jumlah yang sangat besar, alokasi anggaran negara diharapkan dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, seringkali muncul sorotan terkait potensi pemborosan, tumpang tindih program, atau bahkan indikasi korupsi yang dapat merugikan negara. Para mahasiswa dalam aksi ini menyuarakan aspirasi agar APBN benar-benar dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat luas.
Isu reformasi sipil juga menjadi bagian penting dari tuntutan mahasiswa. Hal ini mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa institusi keamanan dan pertahanan negara tetap berada di bawah kendali sipil yang demokratis. Penguatan supremasi sipil dianggap krusial untuk mencegah kembalinya praktik-praktik otoriter dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara demokrasi.
Perlu dicatat bahwa aksi yang digelar pada hari Jumat tersebut merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang semakin marak menyuarakan berbagai aspirasi publik. Munculnya isu-isu seperti MBG, APBN, dan reformasi sipil secara bersamaan dalam satu aksi menunjukkan adanya kesadaran kolektif mengenai berbagai persoalan mendasar yang dihadapi bangsa. Pemerintah diharapkan dapat merespons tuntutan ini dengan serius dan membuka ruang dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi pembangunan Indonesia.
Perhatian publik terhadap alokasi APBN, program-program populis seperti MBG, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan terus menjadi topik hangat. Aksi mahasiswa di depan Gedung DPR ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan-kebijakannya dan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik dan mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
