JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mengukir langkah signifikan dalam upaya revitalisasi dan penguatan organisasinya. Sebanyak 1.121 personel perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) mengalami rotasi, mutasi, dan promosi jabatan. Perubahan penting ini mencakup pergantian dua posisi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), serta pembentukan Kepolisian Resor Kota (Polresta) baru yang strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa gelombang mutasi besar ini tertuang dalam tujuh Surat Telegram Kapolri tertanggal 25 Juni 2026. Langkah strategis ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari pembinaan karier dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja institusi Bhayangkara secara menyeluruh.
Menurut Trunoyudo, mutasi dan promosi jabatan merupakan dinamika organisasi yang esensial. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, dan efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman terbaik kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri. Ini adalah wujud komitmen Polri dalam merespons tantangan keamanan yang kian kompleks.
Dua posisi Kapolda menjadi sorotan utama dalam daftar mutasi terbaru ini. Brigjen (Pol) Ruddi Setiawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri, kini dipercaya memimpin Polda Aceh sebagai Kapolda. Ia menggantikan Irjen Marzuki Ali Basyah, yang dimutasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) pada Polda Aceh dalam rangka memasuki masa pensiunnya.
Pergantian juga terjadi di pucuk pimpinan Polda Papua Barat Daya. Brigjen (Pol) Gatot Haribowo, yang sebelumnya mengemban amanah sebagai Kapolda di wilayah tersebut, turut dimutasi sebagai Pati pada Polda Papua Barat Daya karena akan memasuki masa purnabakti. Posisinya kini diisi oleh Brigjen (Pol) Yulius Audie Sonny Latuheru, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Kadiklatsusjatrans) Lemdiklat Polri. Sementara itu, posisi Kapuslitbang Polri yang ditinggalkan Brigjen Ruddi Setiawan kini dijabat oleh Brigjen (Pol) Didi Hayamansyah.
Selain dua Kapolda, mutasi besar-besaran ini juga menyentuh tiga jabatan Wakil Kapolda (Wakapolda). Perubahan terjadi di Polda Banten, Polda Maluku, dan Polda Papua Barat Daya. Penyegaran ini diharapkan mampu membawa penguatan dalam struktur kepemimpinan di tingkat provinsi, memastikan setiap wilayah mendapatkan dukungan terbaik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjalankan fungsi kepolisian.
Di tingkat kewilayahan, Polri mengambil langkah proaktif yang patut dicermati dengan meresmikan pembentukan Kepolisian Resor Kota (Polresta) baru di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembentukan Polresta IKN ini sangat strategis mengingat IKN akan menjadi pusat pemerintahan baru dan membutuhkan infrastruktur keamanan yang solid dan responsif. Kehadiran Polresta di IKN menunjukkan kesiapan Polri dalam mendukung pembangunan dan pengamanan ibu kota masa depan.
Tidak hanya di IKN, Polri juga membentuk empat Polres Tipe D baru yang tersebar di wilayah Padang Lawas Utara, Sumba Tengah, Konawe Kepulauan, dan Banggai Laut. Langkah ini merupakan respons terhadap perkembangan wilayah dan kebutuhan akan kehadiran polisi yang lebih dekat dengan masyarakat di daerah-daerah tersebut.
Lebih lanjut, delapan Polres Tipe D juga mengalami peningkatan status menjadi Polresta. Kedelapan Polres yang naik status itu berada di Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah. Peningkatan tipe satuan kewilayahan ini, menurut Karopenmas Trunoyudo, adalah langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat dan menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah serta tantangan kamtibmas yang kian dinamis.
Secara keseluruhan, gelombang mutasi ini juga mencakup promosi terhadap 190 jabatan Kapolres, Kapolresta, Kapolrestabes, dan Kapolres Metro di berbagai daerah. Pengisian dan rotasi jabatan-jabatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan distribusi personel yang kompeten di seluruh lini kepolisian, mulai dari tingkat pusat hingga kewilayahan.
Komitmen Polri terhadap pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tanpa membedakan gender juga tercermin dalam mutasi kali ini. Sebanyak 45 polisi wanita (Polwan) mendapatkan promosi, membuka ruang pengabdian yang lebih luas bagi mereka dalam institusi. Dari jumlah tersebut, 17 Polwan dipromosikan sebagai Kapolres setingkat IIIA2, menunjukkan pengakuan institusi terhadap kapasitas dan kapabilitas kaum perempuan dalam memegang posisi kepemimpinan di Polri.
Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh kebijakan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, sistem merit, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Diharapkan, seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat. Mutasi ini merupakan yang kedua kalinya dalam rentang waktu singkat, setelah sebelumnya pada 7 Mei 2026, Kapolri juga memutasi lebih dari seratus perwira tinggi dan perwira menengah melalui Surat Telegram Nomor ST/960/V/KEP./2026. Hal ini mengindikasikan dinamika dan upaya penyegaran organisasi yang terus-menerus guna menjawab tantangan zaman.
Langkah penataan organisasi dan wilayah di tubuh kepolisian ini sejalan dengan tren positif persepsi masyarakat terhadap Polri. Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 9–18 April 2026 terhadap 1.200 responden menunjukkan bahwa citra positif Polri terus meningkat, kini menyentuh angka 71,5 persen. Angka ini menandai kepercayaan publik yang semakin menguat terhadap institusi penegak hukum.
Edi Hasibuan, pemerhati hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta sekaligus mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012–2016, menyambut baik capaian ini. Ia menilai bahwa tren positif tersebut merupakan hasil dari berbagai pembenahan kualitas pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan penguatan transparansi institusi yang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Menurut Edi, hasil survei ini adalah "kado" dari masyarakat, menunjukkan perubahan positif yang dilakukan Polri.
Meski demikian, Edi juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi kinerja. Ia berharap hasil positif ini tidak membuat institusi Bhayangkara terlena, melainkan justru menjadi pendorong untuk terus melakukan perbaikan. Ia menekankan agar angka kepercayaan publik yang tinggi ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk meningkatkan reformasi internal, integritas, pelayanan publik, dan penegakan hukum yang berkeadilan secara berkelanjutan, demi citra yang semakin baik di mata masyarakat.
Gelombang mutasi dan restrukturisasi organisasi Polri kali ini menunjukkan komitmen pimpinan dalam menciptakan institusi yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap tuntutan zaman. Dengan pengisian jabatan strategis, pembentukan unit baru di IKN, serta peningkatan status Polres di berbagai daerah, diharapkan Polri semakin mampu menjawab tantangan keamanan dan memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya ketertiban dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
