Presiden Kamerun Paul Biya, yang kini berusia 93 tahun, kembali menarik perhatian publik internasional menyusul perjalanannya ke Jenewa, Swiss. Keberadaan pemimpin negara tertua di Afrika ini di luar negeri memicu kembali perdebatan mengenai kepemimpinannya dan kondisi kesehatannya yang kerap menjadi sorotan.
Biya, yang telah memimpin Kamerun sejak tahun 1982, menghabiskan periode yang cukup lama di Jenewa. Kunjungan ini, seperti beberapa kunjungan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan dan kritik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Kritikus menyoroti lamanya waktu yang dihabiskan presiden di luar Kamerun, yang dianggap mengabaikan tugas kenegaraan dan kondisi yang dihadapi rakyatnya.
Meski kerap dikritik, Paul Biya dikenal sebagai sosok yang gigih mempertahankan kekuasaannya. Juru bicaranya, René Emmanuel Sadi, pernah menyatakan bahwa perjalanan presiden adalah bentuk pelaksanaan tugas negara. Ia mengatakan, “Presiden Republik, Paul Biya, sebagaimana tertulis dalam Konstitusi, adalah kepala negara, kepala pemerintahan, dan kepala angkatan bersenjata. Ia menjalankan fungsi-fungsinya di mana pun ia berada.” Pernyataan ini menekankan legitimasi Biya dalam menjalankan tugasnya terlepas dari lokasinya.
Namun, kritik terhadap gaya kepemimpinan Biya tidak hanya berhenti pada isu perjalanan. Kondisi kesehatannya yang menjadi spekulasi publik juga menjadi salah satu poin utama kekhawatiran. Usianya yang sudah lanjut memunculkan pertanyaan mengenai kemampuannya untuk memimpin negara yang kompleks seperti Kamerun di tengah berbagai tantangan internal dan eksternal.
Pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan semakin mengemuka ketika presiden menghabiskan waktu yang signifikan di luar negeri. Para penentang pemerintah berargumen bahwa dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru dialokasikan untuk membiayai perjalanan pribadi presiden dan rombongannya. Isu ini terus menjadi perdebatan hangat di kalangan aktivis dan oposisi Kamerun.
