Peringatan 60 tahun Revolusi Kebudayaan di Tiongkok justru diwarnai dengan pengawasan ketat oleh pemerintahan Presiden Xi Jinping, alih-alih perayaan resmi. Meskipun peristiwa traumatis tersebut terjadi pada 16 Mei 1966, tidak ada satu pun gestur atau perayaan resmi yang dilancarkan oleh pemerintah pusat untuk menandai momen bersejarah ini. Situasi ini mencerminkan upaya Partai Komunis Tiongkok (PKT) di bawah kepemimpinan Xi untuk mengendalikan narasi sejarah, terutama terkait periode yang masih sensitif dan kontroversial.
Revolusi Kebudayaan, yang berlangsung selama satu dekade hingga 1976, merupakan kampanye politik yang diluncurkan oleh Mao Zedong. Kampanye ini menyebabkan kehancuran budaya, sosial, dan ekonomi Tiongkok, serta menelan jutaan korban jiwa. Meskipun dampaknya yang mengerikan, partai kini berusaha untuk membatasi diskusi publik dan kritik terbuka mengenai periode ini.
Sejumlah akademisi dan aktivis yang mencoba mengangkat kembali memori Revolusi Kebudayaan dilaporkan menghadapi pembatasan. Profesor Sun Peidong dari Universitas Fudan, misalnya, dikabarkan tidak diizinkan untuk melanjutkan kursus tentang sejarah Revolusi Kebudayaan. Hal ini menunjukkan adanya tekanan yang meningkat untuk menjaga agar diskusi mengenai Revolusi Kebudayaan tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh partai.
Keluarga korban Revolusi Kebudayaan juga dilaporkan merasakan pembatasan dalam upaya mereka untuk memperingati atau bahkan sekadar mendiskusikan tragedi yang menimpa kerabat mereka. Beberapa keluarga mengaku dihubungi oleh pihak berwenang dan diminta untuk tidak membuat komentar publik atau mengadakan acara peringatan. Pembatasan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di daerah-daerah yang menjadi saksi bisu kekejaman Revolusi Kebudayaan.
Keputusan untuk tidak merayakan atau bahkan secara terbuka mengakui peringatan 60 tahun Revolusi Kebudayaan ini dipandang sebagai strategi Xi Jinping untuk mempertahankan stabilitas politik dan citra partai. Dengan mengendalikan narasi sejarah, Xi berupaya untuk memastikan bahwa fokus masyarakat tetap tertuju pada pencapaian ekonomi dan kemajuan Tiongkok di bawah kepemimpinannya, sementara masa lalu yang kelam dibatasi dalam ingatan kolektif.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya yang lebih luas dari Xi Jinping untuk memperkuat legitimasi partai dan menekan perbedaan pendapat. Dengan mengontrol narasi sejarah, terutama mengenai kesalahan masa lalu, PKT berharap dapat memproyeksikan citra kekuatan dan persatuan yang tak tergoyahkan di bawah kepemimpinan saat ini. Pengawasan yang ketat terhadap diskusi mengenai Revolusi Kebudayaan menjadi bukti nyata bagaimana sejarah menjadi medan pertempuran ideologis di Tiongkok modern.
