Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berupaya menekan tingkat utang negara hingga akhir tahun 2023. Pernyataan ini disampaikan di tengah realisasi utang pemerintah yang tercatat sebesar Rp10.293 triliun.
Menurut Purbaya, strategi pemerintah dalam mengendalikan utang mencakup beberapa pendekatan penting. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pendapatan negara, termasuk dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan belanja negara juga menjadi fokus utama untuk meminimalkan kebutuhan pembiayaan utang baru.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa defisit anggaran yang terkendali menjadi kunci utama dalam menahan laju pertumbuhan utang. “Kita akan terus menjaga defisit anggaran agar tidak membengkak, ini krusial untuk mengendalikan utang,” ujar Purbaya dalam sebuah kesempatan.
Pemerintah juga berupaya untuk mengelola jatuh tempo utang agar tidak terkonsentrasi dalam satu waktu, sehingga beban pembayaran dapat didistribusikan secara lebih merata. Selain itu, instrumen pembiayaan yang lebih efisien dan berbiaya rendah terus dicari untuk mengurangi beban bunga utang di masa mendatang.
Angka utang sebesar Rp10.293 triliun per akhir November 2023 merupakan cerminan dari berbagai kebutuhan pembiayaan yang telah diantisipasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini terdiri dari utang pemerintah pusat dan utang dari Bank Indonesia (BI) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Purbaya menekankan bahwa pengelolaan utang ini dilakukan secara hati-hati dan terukur, dengan tetap memperhatikan kapasitas ekonomi nasional. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
