JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik yang berada di luar struktur pemerintahan. Partai berlambang banteng moncong putih ini bertekad menjalankan fungsi kontrol sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, sebuah sikap yang diambil di tengah sorotan dan desakan dari sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas permintaan agar PDIP memperjelas garis politiknya pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Kritik terhadap posisi PDIP datang dari berbagai kalangan dalam koalisi. Salah satunya diutarakan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid. Ia mendesak PDIP untuk mengambil sikap yang tegas, apakah berada di posisi oposisi atau tidak. "Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya opposition saja, jangan bersikap abu-abu," ujar Jazilul Fawaid.
Menurut Jazilul, soliditas partai pendukung pemerintah sangat penting untuk mengawal jalannya program kerja presiden. Ia menekankan bahwa partai-partai di dalam koalisi selalu menghormati perbedaan pendapat, namun merasa perlu adanya kejelasan sikap dari PDIP. "Selama ini kami yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Namun, kalau ada kesan mengganggu jalannya program-program pemerintah, tentu itu tidak baik. Sikap yang tegas tentu lebih kami hargai daripada mengatakan A tetapi yang dikerjakan B," jelasnya. Ia menambahkan bahwa seluruh elemen koalisi saat ini tengah fokus mewujudkan janji politik Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.
Senada dengan PKB, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, juga berharap PDIP bersikap lebih jelas. Ia menilai bahwa jika PDIP ingin bersikap "gentle", maka seharusnya memilih jalur oposisi secara total. "Gini lho. Jadi kalau PDIP gentle, ya harus beroposisi. Jangan cuma mau senangnya aja, tapi pada saat susah enggak mau gitu," kata Sahroni. Ia berharap agar sikap PDIP tidak menimbulkan kebingungan di kalangan publik dan tidak dimanfaatkan sebagai komoditas politik semata. "Jangan anggap jadi mainan seolah-olah mendukung, tapi pada saat posisi pemerintah lagi susah, dia libas pemerintah gitu," tegasnya.
Sorotan lain datang dari Sekjen Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN), Slamet Aryadi. Ia menyoroti adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa yang berpotensi menimbulkan ambiguitas. "Adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP. Di satu sisi menyampaikan dukungan terbuka, namun di sisi lain jika benar mendorong gerakan tekanan politik, maka berpotensi menimbulkan ambiguitas," tutur Slamet Aryadi. Ia menekankan pentingnya stabilitas politik sebagai prasyarat utama kelancaran pembangunan nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji, secara terbuka mempertanyakan esensi dari posisi "penyeimbang" yang diklaim PDIP. "Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji. Ia menyerahkan penilaian terhadap dinamika parlemen sepenuhnya kepada publik.
Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, memberikan jawaban tegas mengenai independensi partai. Ia menyarankan agar pihak-pihak yang mendesak PDIP lebih fokus mengurus partai mereka sendiri. "Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain," kata Deddy. Ia menegaskan bahwa garis politik PDIP ditentukan melalui mekanisme internal partai yang sah, seperti Kongres dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), serta keputusan Ketua Umum. "Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" imbuhnya.
Deddy Yevry Sitorus menjelaskan bahwa fungsi kontrol di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat krusial untuk mencegah kekuasaan eksekutif berjalan tanpa pengawasan. Ia menegaskan bahwa posisi PDIP sudah jelas, yaitu berada di luar pemerintahan dan berperan sebagai penyeimbang kekuasaan. "Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan and menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" jelasnya.
Menurutnya, ketiadaan kritik yang konstruktif di parlemen akan mencederai semangat demokrasi sehat. Ia membandingkan situasi di mana seluruh fraksi DPR hanya mampu mengikuti arahan eksekutif dengan era Orde Baru, dan mempertanyakan relevansi DPR dalam kondisi tersebut. "Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" tanyanya.
Fungsi checks and balances dianggap sebagai esensi utama kehadiran anggota dewan. Deddy menyoroti sulitnya fraksi-fraksi yang memiliki menteri di kabinet untuk menyampaikan kritik atau pendapat berbeda terhadap pemerintah. Ia balik mempertanyakan keberanian partai koalisi dalam mengkritik kebijakan menteri mereka sendiri, menduga adanya ketakutan akan kehilangan posisi atau mendapat tekanan dari berbagai pihak.
Deddy juga menyamakan kondisi politik yang hanya didominasi satu suara di parlemen dengan sistem negara otoriter seperti Korea Utara atau Tiongkok. Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal yang lumrah dan sehat dalam negara demokrasi seperti Indonesia. "Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," tambahnya.
Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki ketergantungan mutlak pada kekuasaan eksekutif. Ia menyindir partai lain yang dianggap "candu kekuasaan". "PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," cetusnya. Ia berharap adanya saling menghormati antarpartai, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah turut memperkuat pernyataan mengenai posisi partai. Berdasarkan hasil Rakernas, PDIP memutuskan untuk menjadi "Partai Penyeimbang". "Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi," tegas Said.
Said menjelaskan bahwa sebagai penyeimbang, PDIP akan bersikap objektif dan proporsional. Dukungan akan diberikan jika kinerja dan kebijakan pemerintah dinilai baik dan berpihak pada rakyat, meskipun tidak memberikan manfaat elektoral langsung. Sebaliknya, PDIP akan memberikan peringatan konstruktif jika terdapat kebijakan yang kurang baik. "Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral," tambah Said.
PDIP tetap menginginkan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan baik hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2029. Said menekankan bahwa posisi penyeimbang ini berbeda dengan pendekatan politik lainnya.
