Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah untuk secara serius mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa dalam berbagai aksi unjuk rasa. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap kritik konstruktif demi perbaikan kebijakan yang ada.
"Lebih arif, lebih bijak, pemerintah terbuka saja terhadap kritik itu," ujar Said Abdullah di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026. Ia berpandangan bahwa gelombang aksi mahasiswa muncul sebagai respons terhadap adanya kekurangan dalam implementasi kebijakan pemerintah, salah satunya yang ia soroti adalah tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Lembaga BGN memiliki tanggung jawab krusial dalam pelaksanaan proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, isu tata kelola BGN belakangan ini menjadi sorotan publik setelah tiga mantan pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Situasi ini memperkuat pandangan Said bahwa terdapat celah dalam kebijakan yang perlu segera diperbaiki.
Meskipun demikian, Said Abdullah mengakui bahwa pemerintah telah menunjukkan upaya pembenahan. Ia mengamati adanya langkah konsolidasi dan pemetaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BGN. "Pada dasarnya pemerintah sudah merespons, cuma tidak tahu siapa yang mengkomunikasikan ini ke publik," tuturnya, sembari juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Aksi mahasiswa yang menuntut perbaikan kebijakan ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pada Jumat, 12 Juni 2026, berbagai elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jakarta menggelar demonstrasi di sekitar kawasan Bundaran HI. Tuntutan mereka pun beragam, mencakup desakan penghentian pelaksanaan proyek MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Lebih lanjut, aliansi BEM dari berbagai kampus di Jakarta ini secara tegas mendesak pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan potensi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Desakan ini mencerminkan kekhawatiran mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan efisien.
Selain isu proyek prioritas dan APBN, mahasiswa juga menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Mereka menuntut pemerintah untuk berupaya menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai memberatkan daya beli masyarakat. Kenaikan harga komoditas esensial ini kerap menjadi pemicu ketidakpuasan publik dan memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah desakan penghentian militerisasi di ranah sipil. Tuntutan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak sipil atau dominasi militer dalam urusan-urusan yang seharusnya dikelola oleh lembaga sipil. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya fokus pada isu ekonomi dan kebijakan program, tetapi juga pada prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan sipil.
Terakhir, para mahasiswa juga menyampaikan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto tidak menghindar dan bersedia mengakui kesalahan atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Tuntutan ini mencerminkan semangat akuntabilitas publik yang tinggi dari kalangan mahasiswa terhadap pemimpin negara. Mereka berharap adanya keterbukaan dan kejujuran dalam mengakui setiap kekurangan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dalam proses pengambilan keputusan, sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.
Respons pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa ini akan menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas komunikasi antara penguasa dan rakyat, serta komitmen terhadap prinsip pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Perhatian yang serius terhadap aspirasi mahasiswa dapat mencegah eskalasi ketidakpuasan dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat luas. Upaya perbaikan tata kelola di BGN dan lembaga lainnya, serta peninjauan kebijakan yang dikritik, diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif dalam merespons kegelisahan publik yang disuarakan melalui aksi mahasiswa.
