Intan Jaya, Papua Tengah – Kedamaian Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, seketika terkoyak pada Kamis (18/06) siang. Sebuah ledakan dahsyat, yang diduga berasal dari granat yang dijatuhkan melalui pesawat nirawak (drone), menghantam wilayah tersebut. Akibatnya, dua warga sipil, Aliana Pogau dan Ottopina Hogajau, terluka parah akibat serpihan ledakan. Insiden ini tidak hanya meninggalkan luka fisik yang dalam, tetapi juga merusak bangunan Gereja GKII dan menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat yang kini hidup dalam ketakutan.
Peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 13.00 WIT. Aliana Pogau, seorang ibu dari empat anak yang juga penyandang disabilitas tuna wicara, bersama Ottopina Hogajau, baru saja pulang dari kebun. Keduanya singgah di mata air dekat rumah mereka untuk mencuci ubi, rutinitas harian yang berubah menjadi mimpi buruk. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras mengguncang area tersebut, menjatuhkan serpihan mematikan yang mengenai kedua perempuan tersebut. Aliana mengalami luka parah di lengan kanannya, yang terkoyak akibat hantaman serpihan.
Laporan masyarakat yang diterima wartawan pada Sabtu (20/06) menyebutkan bahwa tidak ada aktivitas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di lokasi kejadian. Kawasan Kali Besar Dogabu, yang kerap disebut sebagai basis kelompok bersenjata oleh aparat, ternyata merupakan area pemukiman padat yang dihuni oleh tujuh kampung. Situasi keamanan yang terus memburuk di Intan Jaya ini telah sangat menghambat aktivitas warga sipil, mulai dari berkebun, mencari bahan makanan, hingga menjalankan kegiatan sehari-hari.
Keluarga besar Aliana Pogau kini diliputi kecemasan luar biasa. Setelah sempat dirawat di RSUD Sugapa, Aliana dirujuk ke RSUD Nabire pada Jumat (19/06) untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih intensif. Jemi Nabelau, putra Aliana, menceritakan dengan nada pilu bagaimana ibunya ditemukan terkapar tak berdaya di samping tumpukan ubi, dengan luka menganga di lengan kanannya. "Kalau dekat dengan Mama, pasti Mama sudah hancur. Tapi karena ledakannya agak jauh, tapi tetap mengenai Mama," ujar Jemi.
Hidup Aliana terbilang sederhana. Ia menghabiskan hari-harinya merawat keluarga dan bertani untuk menopang kehidupan setelah kepergian suaminya. Kecemasan keluarga semakin bertambah mengingat trauma mendalam atas tragedi yang menimpa adik Aliana sendiri. Pada Minggu (17/05) di tahun yang sama, sang adik menjadi korban ledakan bom di Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni, Kampung Mbamogo, Distrik Agisiga. Meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit di Timika, nyawanya tidak dapat diselamatkan. "Kami sangat takut kondisi Mama sama seperti adiknya kemarin," ungkap Jemi.
Ia juga menyoroti lambatnya penanganan medis yang dirasakan keluarga. Sejak Kamis pagi, luka ibunya hanya dibalut perban dan belum mendapatkan tindakan operasi segera. Kekhawatiran akan infeksi yang menjalar membuat keluarga terus menuntut penanganan maksimal. "Ini bukan karena tabrakan, bukan jatuh. Ini karena ledakan bom atau granat! Jadi kami minta penanganan yang semaksimal mungkin," tegas Jemi, seraya mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Intan Jaya untuk memberikan perhatian dan tindakan nyata.
Menanggapi insiden ini, Koops TNI Habema menyampaikan keprihatinan dan duka. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyatakan bahwa berdasarkan catatan operasi, tidak ada patroli TNI yang bergerak di Kampung Danggoa pada saat kejadian. Pihaknya juga menegaskan tidak ada penggunaan granat atau bahan peledak oleh personel TNI di wilayah tersebut pada waktu kejadian. "Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa warga. Berdasarkan data kegiatan satuan yang kami miliki, tidak ada patroli TNI di Kampung Danggoa saat kejadian berlangsung. Namun demikian, kami menghormati proses investigasi yang sedang berjalan," ujarnya. Koops TNI Habema juga menyatakan dukungan penuh untuk penanganan korban dan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Namun, pernyataan berbeda datang dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB. Melalui juru bicara Sebby Sambom, TPNPB menyebut serangan tersebut sebagai bukti kejahatan perang. TPNPB mengklaim aparat militer Indonesia telah melakukan serangan bom menggunakan drone di Kampung Danggoa, serta menyebutkan serangkaian serangan bom sebelumnya di lokasi lain, termasuk di Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni yang menewaskan Luter Nabelau. TPNPB juga melaporkan adanya pemasangan ranjau bom di jalan-jalan yang dilalui warga sipil, yang diklaim telah menelan korban jiwa. TPNPB mendesak PBB dan Palang Merah Internasional untuk menangani pengungsi sipil dan meminta jurnalis asing untuk meliput langsung kondisi di wilayah konflik.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Yulius Wandagau, yang juga menjenguk Aliana di RSUD Nabire, mengungkapkan kekecewaan mendalam. Ia menegaskan bahwa kontak senjata seharusnya dilakukan jauh dari pemukiman warga. "Yang sekarang terjadi, korban itu adalah mereka yang tidak salah, terutama mama-mama, orang tua lansia, anak kecil," katanya. Yulius mendesak evaluasi total penempatan pasukan non-organik di kampung-kampung dan meminta pemerintah daerah, DPRD, serta aparat keamanan untuk mencari solusi nyata demi terciptanya situasi yang aman.
Pimpinan Gereja Katolik Intan Jaya, Pastor Yance Yogi, Pr, mengecam keras kejadian tersebut dan menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan. Ia mendesak semua pihak yang berkonflik untuk menjaga batas yang jelas dan tidak melibatkan masyarakat sipil. "Mengapa mama-mama yang harus menjadi korban? Mengapa perempuan dan masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa justru terkena dampaknya?" tanyanya retoris, seraya mengingatkan dampak kekerasan yang akan membekas lama. Ketua Penanganan Konflik Intan Jaya, Eliaz Mujizau, juga mempertanyakan peran negara dalam melindungi rakyatnya.
Wakil Ketua DPR Papua Tengah, John Gobai, menyoroti bahwa enam kabupaten di Papua Tengah telah dikategorikan sebagai zona merah. Ia menekankan perlunya pendekatan keamanan yang lebih humanis dan evaluasi keberadaan pasukan non-organik. "Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil. Jika tidak diubah pendekatannya, warga seperti ibu di Intan Jaya ini akan terus menjadi korban," tegasnya. Grup Aksi Papua Amnesty Internasional Indonesia menilai insiden ini sebagai pelanggaran berat HAM dan mengeluarkan empat tuntutan, termasuk investigasi oleh Komnas HAM dan evaluasi total operasi militer di Papua.
