PADANG – Pemerintah Kota Padang terus mendorong optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya menyentuh aspek pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas nasional ini sangat bergantung pada kemampuan memperkuat rantai pasok pangan lokal, melibatkan berbagai pelaku usaha mulai dari pasar tradisional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga petani, nelayan, dan peternak setempat.
Penegasan ini disampaikan Fadly Amran saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan Program MBG di Kota Padang yang digelar di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, pada Rabu, 17 Juni 2026. Menurutnya, standardisasi rantai pasok bahan baku merupakan kunci agar seluruh elemen masyarakat lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem pemasok pangan yang memenuhi standar MBG. Dengan demikian, manfaat program yang bertujuan mulia ini akan dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
"Program Makan Bergizi Gratis ini adalah agenda besar negara, bukan sekadar program pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," ujar Wali Kota Fadly Amran dalam arahannya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari kelancaran operasional dapur penyedia makanan, melainkan juga ditopang oleh sistem pendataan yang akurat. Sistem ini mencakup kebutuhan spesifik setiap SPPG, ketersediaan bahan baku, pola distribusi yang efisien, hingga respons masyarakat terhadap program. Akurasi data menjadi fondasi penting untuk perencanaan dan evaluasi yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, Fadly Amran mendorong seluruh SPPG di Kota Padang untuk mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia berharap setiap dapur MBG mampu mencapai standar terbaik dalam berbagai aspek, mulai dari mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional yang profesional. Peningkatan kualitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas program.
"Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," tegasnya, menekankan pentingnya keseimbangan antara percepatan program dan kepatuhan terhadap norma serta perizinan yang berlaku.
Wali Kota juga menyoroti aspek teknis pendukung operasional SPPG. Ia meminta Perumda Air Minum Kota Padang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Ketersediaan air bersih adalah elemen fundamental dalam menjaga kebersihan dan sanitasi di dapur. Selain itu, ia mengingatkan para yayasan dan pengelola SPPG untuk patuh terhadap ketentuan daerah mengenai pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan, demi terwujudnya penataan kota yang harmonis.
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Padang, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program MBG dilakukan secara rutin dan komprehensif setiap bulan. Tujuannya adalah untuk memantau dan memastikan seluruh aspek program berjalan optimal, mulai dari pengadaan bahan baku, operasional dapur, hingga kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.
"Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara," ujar Alfiadi. Semangat "Padang Juara" ini menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk memberikan kinerja terbaik demi kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, tercatat sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang, atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Padang optimis bahwa kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Hingga kini, pelaksanaan MBG di Kota Padang dilaporkan berjalan relatif baik, menunjukkan progres positif dalam pencapaian target.
Rapat evaluasi yang digelar menjadi forum penting untuk koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memperkuat kualitas layanan SPPG dan memastikan keberlanjutan program prioritas nasional ini berjalan lancar di Kota Padang, serta berdampak positif pada ekonomi lokal.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang, Utami Yuliani Amir, mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru. Hadir pula Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ikrar Abdi, yang menunjukkan komitmen terhadap standar kehalalan produk pangan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Dessi Febriyanti, turut hadir untuk memastikan data yang akurat menjadi dasar evaluasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Didi Aryadi, serta Asisten Administrasi Umum, Corri Saidan, juga tampak hadir memberikan dukungan.
Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, yang perannya krusial dalam penyediaan air bersih. Para Kepala SPPG dan perwakilan yayasan mitra SPPG di Kota Padang juga turut serta, berbagi informasi dan masukan langsung di lapangan. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan sinergi yang kuat dalam upaya menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Padang.
