Jakarta – Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menyerukan para elite politik dan partai politik di Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Ia menekankan pentingnya kritik yang konstruktif dan berorientasi pada solusi, terutama dalam menyikapi dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Misbakhun, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, meyakini bahwa pemerintahan Prabowo terbuka untuk mendengarkan masukan dan kritik. Ia mencontohkan kesediaan pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai kritik yang muncul, termasuk isu-isu terkait dugaan penyelewengan dalam program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara spesifik, Misbakhun menyoroti respons sebagian elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap situasi politik terkini dan gelombang protes publik. Meskipun menghormati hak setiap politisi untuk menyampaikan kritik, Misbakhun mengaku belum menemukan substansi dan solusi yang ditawarkan dalam setiap pernyataan politisi PDIP.
"Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," ujar Misbakhun di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak secara formal mengenal istilah oposisi, setiap partai politik tetap dituntut untuk menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten. Misbakhun menyarankan agar partai politik tidak bermain "dua kaki", melainkan memilih satu sikap yang tegas, apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan.
Posisi "dua kaki" ini, menurut Misbakhun, terlihat ketika sebuah partai politik mengapresiasi program pemerintah yang dianggap baik, namun di saat yang sama juga ingin meraih keuntungan politik. Sebaliknya, partai tersebut juga langsung melancarkan kritik keras ketika ada program pemerintah yang bermasalah. Sikap politik yang tidak konsisten dan plin-plan ini dianggap tidak elegan.
Sebelumnya, PDIP memang telah menyatakan posisinya sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa sikap ini diwujudkan melalui fungsi kontrol dan penyeimbangan (check and balances). Ia berargumen bahwa dengan dominasi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen, sulit membayangkan akan ada kritik yang tajam.
Deddy Sitorus menilai bahwa kondisi parlemen saat ini berpotensi mengarah pada situasi yang mirip dengan era Orde Baru. "Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" tanyanya, menyuarakan kekhawatiran akan independensi lembaga legislatif.
Pernyataan Misbakhun ini muncul di tengah lanskap politik Indonesia yang dinamis pasca-pemilihan presiden. Partai-partai politik ditantang untuk menunjukkan peran konstruktif mereka dalam membangun bangsa, bukan hanya sebagai pengkritik tanpa solusi atau sebagai pendukung tanpa independensi.
Pengalaman PDIP sebagai partai yang pernah berkuasa dan memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan, menurut Misbakhun, seharusnya menjadi modal berharga untuk memberikan kritik yang lebih substantif. Kritik yang dilontarkan seharusnya tidak hanya sebatas menyoroti kekurangan, tetapi juga menyertakan usulan perbaikan yang realistis dan dapat diimplementasikan.
Dalam konteks ini, penting bagi setiap partai politik untuk memahami esensi dari demokrasi deliberatif, di mana dialog dan pertukaran gagasan yang sehat menjadi kunci. Sikap saling membangun dan fokus pada kepentingan publik yang lebih luas harus menjadi prioritas, melampaui kepentingan partai semata.
Peran partai politik di luar pemerintahan, jika memilih demikian, sejatinya adalah untuk menjadi "suara rakyat" yang kritis namun tetap konstruktif. Mereka dapat berperan sebagai pengawas independen yang memastikan jalannya pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan etika, serta memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan kebijakan.
Sebaliknya, jika sebuah partai memilih untuk berada di dalam pemerintahan, maka fokus utamanya adalah berkontribusi pada program-program pembangunan dan kebijakan yang telah disepakati. Tentu saja, hal ini tidak meniadakan hak untuk memberikan masukan dan koreksi jika diperlukan, namun dilakukan secara internal dan profesional.
Situasi ini mengingatkan kembali pentingnya konsistensi dan integritas dalam berpolitik. Ketidakjelasan sikap atau upaya untuk meraup keuntungan dari setiap situasi politik dapat merusak kepercayaan publik terhadap partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, pernyataan Misbakhun ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pelaku politik untuk mengedepankan etika dan tanggung jawab demi kemajuan demokrasi Indonesia.
Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya mewujudkan berbagai program prioritasnya. Dalam proses tersebut, kehadiran kritik yang membangun dari berbagai elemen masyarakat, termasuk partai politik, sangatlah esensial. Namun, harapan publik adalah kritik tersebut benar-benar berorientasi pada solusi dan kemajuan bangsa, bukan sekadar alat untuk menciptakan kegaduhan politik.
