Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026 yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses praperadilan. Aturan baru ini diharapkan dapat mencegah kasus hukum berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.
SEMA 3/2026 ini menggarisbawahi pentingnya efisiensi dalam persidangan praperadilan. Salah satu poin utamanya adalah mengenai pembatasan alat bukti yang dapat diajukan. Jaksa hanya diperkenankan mengajukan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan praperadilan, dan tidak boleh menambahkan bukti-bukti baru yang tidak berkaitan dengan penetapan tersangka.
Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa hakim praperadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara pidana. “Hakim praperadilan tidak berwenang mengadili pokok perkara pidana,” demikian bunyi salah satu kutipan dalam SEMA 3/2026. Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa praperadilan tetap fokus pada aspek sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan, bukan pada substansi kasus itu sendiri.
Aturan baru ini juga mencakup upaya untuk mempercepat penyelesaian gugatan praperadilan. Mahkamah Agung menginstruksikan agar seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga putusan, dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Hal ini sejalan dengan semangat untuk memberikan keadilan yang cepat dan berkesudahan bagi masyarakat yang mencari perlindungan hukum.
SEMA 3/2026 ini diterbitkan sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang sering muncul dalam praktik praperadilan, seperti adanya upaya untuk memperpanjang proses hukum secara tidak semestinya. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan tegas, diharapkan lembaga peradilan dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam menangani perkara praperadilan.
Diharapkan dengan diterapkannya SEMA 3/2026 ini, praktik hukum di Indonesia akan semakin baik. Para pencari keadilan akan mendapatkan putusan yang lebih cepat dan kepastian hukum yang lebih terjamin, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum pidana.
