Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi transformasi digital di Indonesia melalui penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 2026 yang baru saja digelar.
Dalam forum tersebut, Kemendagri menggarisbawahi peran krusial NIK dan IKD sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ekosistem digital yang terintegrasi. Pemanfaatan NIK dan IKD diharapkan dapat menyederhanakan berbagai layanan publik dan swasta, sekaligus meningkatkan efisiensi serta keamanan data kependudukan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam pemanfaatan NIK dan IKD. Ia menyatakan, “NIK dan IKD ini bukan sekadar identitas, tapi kunci untuk membuka pintu transformasi digital di berbagai sektor.” Tito menambahkan bahwa digitalisasi data kependudukan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan seperti perbankan, kesehatan, hingga pendidikan.
Rakornas Dukcapil 2026 ini juga menjadi ajang evaluasi dan sinkronisasi program kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai tantangan dalam implementasi NIK dan IKD di lapangan dibahas, termasuk upaya peningkatan literasi digital masyarakat serta penguatan infrastruktur pendukung. Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa target jangka panjang adalah agar seluruh penduduk Indonesia memiliki IKD yang terverifikasi dan aktif digunakan.
Zudan Arif Fakrulloh juga mengutip data terbaru mengenai adopsi IKD. “Hingga saat ini, tercatat sebanyak 8 juta penduduk telah mengunduh dan mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital. Kami optimis angka ini akan terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh sistem ini,” ujarnya. Ia berharap Rakornas ini dapat menghasilkan terobosan-terobosan baru untuk memperluas jangkauan dan manfaat NIK serta IKD bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
