Kejaksaan Agung berhasil menyetorkan dana senilai Rp19,6 triliun ke kas negara sepanjang tahun 2025, hasil dari upaya intensif penelusuran, perampasan, dan pengelolaan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Langkah ini menegaskan pergeseran paradigma penegakan hukum di Indonesia, yang kini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara secara maksimal.
Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Kuntadi, menjelaskan dalam konferensi pers mingguan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Jakarta, pada Rabu (24/6), bahwa fokus penegakan hukum telah berevolusi. "Paradigma penegakan hukum yang saat ini sudah tidak lagi berorientasi pada penghukuman para pelaku tindak pidana semata, melainkan juga bergeser pada pemulihan kerugian-kerugian yang ditimbulkan kepada para korban kejahatan," ujar Kuntadi, mengutip keterangan resminya pada Kamis (25/6).
Pergeseran ini menjadikan fungsi pemulihan aset sebagai elemen krusial dalam upaya menjaga dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara, masyarakat, maupun lingkungan akibat kejahatan. Badan Pemulihan Aset, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024, memiliki mandat strategis untuk menelusuri, merampas, mengelola, dan memulihkan aset hasil tindak pidana.
Meskipun usianya tergolong baru, yakni sekitar dua tahun, BPA telah menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2024, penyelesaian aset dari berbagai jenis tindak pidana, termasuk pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, berhasil menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,4 triliun. Angka ini melonjak drastis menjadi Rp19,6 triliun pada tahun 2025, menunjukkan efektivitas strategi dan implementasi yang dijalankan oleh BPA.
Untuk tahun 2026, BPA menargetkan perolehan PNBP sebesar Rp3,2 triliun. Hingga pertengahan Juni 2026, setoran yang telah masuk ke kas negara sudah mencapai Rp1,7 triliun, menunjukkan progres yang positif dan optimisme terhadap pencapaian target tahun ini. "Capaian-capaian kinerja tersebut pada 2026 akan tercapai karena pada saat ini BPA telah mengambil beberapa kebijakan dalam rangka percepatan penyelesaian barang-barang rampasan negara," imbuh Kuntadi.
Saat ini, BPA mengelola sebanyak 27.753 aset yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang berada di bawah koordinasi Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.376 aset dengan nilai lebih dari Rp2 triliun yang telah berada di bawah pengendalian penuh BPA, menandakan keberhasilan dalam mengamankan aset-aset strategis.
Dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan mempercepat proses penyelesaian aset, BPA membentuk satuan tugas khusus. Satuan tugas ini memiliki peran vital dalam melacak aset para terpidana, khususnya yang berasal dari kasus-kasus tindak pidana yang telah berlangsung lama. Salah satu capaian penting dari satuan tugas ini adalah keberhasilan dalam penelusuran aset milik terpidana kasus korupsi kakap, Eddy Tansil. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kemampuan BPA dalam menjangkau aset yang sebelumnya dianggap sulit ditemukan.
Kuntadi menekankan bahwa pelacakan dan pengelolaan aset merupakan bagian integral dari strategi pemulihan kerugian negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil dari tindak pidana tidak hilang begitu saja dan dapat dikembalikan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Dengan mengelola aset secara efektif, negara dapat meminimalkan kerugian dan menggunakannya untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Selain upaya penelusuran dan perampasan, BPA juga terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemulihan aset. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan lelang aset yang diselenggarakan oleh Kejaksaan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga nilai ekonomis dari barang-barang rampasan, tetapi juga memastikan bahwa aset-aset tersebut tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara dan masyarakat. Lelang aset yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu cara untuk mengembalikan nilai aset secara maksimal ke kas negara.
Pembentukan Badan Pemulihan Aset menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia. Dengan fokus pada pemulihan kerugian negara, penegakan hukum tidak lagi hanya menjadi momok bagi pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi instrumen yang kuat untuk memulihkan aset yang telah dirampas secara ilegal. Keberhasilan BPA dalam menyetorkan Rp19,6 triliun ke kas negara merupakan cerminan dari komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara tuntas dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dicuri oleh koruptor dapat kembali ke tangan rakyat. Upaya ini diharapkan terus berlanjut dan semakin ditingkatkan di masa mendatang untuk menciptakan efek jera yang kuat bagi para pelaku kejahatan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
