Pemerintah Israel dilanda kekhawatiran mendalam menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss. Kesepakatan tersebut, yang memuat klausul penghentian pertempuran di berbagai front, termasuk Lebanon, dikhawatirkan dapat mengikis kebebasan operasional militer Israel di wilayah tersebut. Kekhawatiran ini muncul lantaran MoU tersebut berpotensi merusak upaya berbulan-bulan yang telah dilakukan Israel untuk menekan milisi Hizbullah Lebanon.
Dua pejabat Israel yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada Axios bahwa MoU AS-Iran yang baru diteken di Swiss menjadi sumber kegelisahan utama. Mereka menilai kesepakatan itu dapat menghambat manuver Israel yang selama ini telah dibatasi oleh penolakan Amerika Serikat setiap kali Tel Aviv berencana melancarkan serangan ke Lebanon. Tekanan dari Presiden AS Donald Trump agar Israel menarik diri dari Lebanon selatan juga menjadi poin krusial yang tidak dapat diterima oleh para pejabat Israel.
Nota kesepahaman antara AS dan Iran secara eksplisit menetapkan kewajiban untuk menghentikan pertempuran di semua front, termasuk Lebanon. Kedua negara juga sepakat untuk menjamin integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon, yang dinilai semakin terancam oleh kehadiran dan tindakan Israel. Israel sendiri menyatakan tidak akan mematuhi MoU tersebut dengan alasan bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perundingan.
Tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke Lebanon memicu kemarahan Iran. Teheran bahkan sempat mengancam akan menutup kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang dilalui sebagian besar pasokan minyak dunia. Selain itu, Iran juga mengancam akan membatalkan pembicaraan damai teknis yang sedang berlangsung di Swiss dengan Amerika Serikat.
Menyikapi eskalasi ini, Amerika Serikat segera turun tangan dan mendesak Israel untuk menghentikan aksi provokatifnya. Tekanan ini membuahkan hasil, di mana perundingan di Swiss kembali dilanjutkan pada Minggu, 21 Juni, dengan isu Lebanon menjadi salah satu agenda utama. Berdasarkan pernyataan resmi dari Qatar dan Pakistan selaku negara mediator, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk membentuk sebuah unit de-konflikasi. Tujuan utama unit ini adalah untuk memastikan operasi militer di Lebanon benar-benar dihentikan.
Para pejabat Israel berpandangan bahwa perjanjian AS-Iran ini secara signifikan menggerus kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah difasilitasi oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden. Dalam perjanjian era Biden, Israel masih memiliki hak untuk merespons ancaman yang datang dari Hizbullah, baik yang bersifat mendesak maupun yang berpotensi muncul di masa depan. Namun, dengan adanya MoU baru, Israel tampaknya hanya diizinkan untuk bertindak ketika ancaman tersebut sudah sangat mungkin terjadi.
Perbedaan mendasar lainnya terletak pada mekanisme pemantauan. Mekanisme pemantauan gencatan senjata di era Biden melibatkan partisipasi aktif dari Israel, Lebanon, Amerika Serikat, dan Prancis. Namun, dalam kesepakatan terbaru, Israel tidak terlibat secara langsung dalam mekanisme pemantauan. Pihak yang kini berperan penting dalam pemantauan adalah Iran.
Lebih jauh lagi, mekanisme pemantauan era Biden berfokus pada koordinasi untuk membongkar infrastruktur militer Hizbullah di Lebanon selatan. Sementara itu, mekanisme yang kini berlaku lebih menitikberatkan pada upaya de-konflikasi, atau pencegahan eskalasi konflik, antara militer Israel dan Hizbullah.
Perkembangan terkait Hizbullah memang menjadi sumber kekhawatiran utama bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, terutama menjelang pemilihan umum (pemilu) Israel yang dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang. Isu Hizbullah memiliki dampak domestik yang sangat signifikan dan berpotensi memengaruhi hasil pemilu. "Bibi sangat histeris soal itu," ujar seorang pejabat Israel merujuk pada panggilan akrab Netanyahu, menunjukkan tingkat kecemasan yang tinggi.
Menghadapi situasi yang genting ini, Netanyahu dilaporkan telah menugaskan Ron Dermer, salah satu orang kepercayaannya, untuk memanfaatkan hubungan dekatnya dengan pemerintahan Amerika Serikat guna memengaruhi jalannya pembicaraan AS-Iran. Dermer, yang pernah menjabat sebagai menteri urusan strategis Israel dan mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat, dinilai memiliki pengaruh yang cukup besar.
Pejabat tersebut mengklaim bahwa keterlibatan Dermer turut berperan dalam memunculkan unggahan kontroversial Donald Trump di platform Truth Social. Dalam unggahannya, Trump mengancam akan menyerang Iran jika Teheran tidak menahan tindakan Hizbullah.
Seorang pejabat Amerika Serikat membenarkan partisipasi Dermer dalam upaya ini. Ia menyatakan bahwa para negosiator AS di Swiss telah berkomunikasi beberapa kali dengan Dermer untuk memberikan pembaruan mengenai proses perundingan dengan Iran. "Kami transparan dengan mereka," tegas pejabat AS tersebut, mengindikasikan adanya komunikasi terbuka antara kedua belah pihak mengenai perkembangan pembicaraan.
Kondisi ini menempatkan Israel dalam posisi yang serba sulit. Di satu sisi, mereka berupaya menjaga kebebasan operasionalnya di Lebanon untuk mengantisipasi ancaman Hizbullah, namun di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan kesepakatan internasional yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Iran, yang berpotensi membatasi ruang gerak mereka. Nasib gencatan senjata dan stabilitas di kawasan Lebanon pun kini bergantung pada dinamika kompleks hubungan internasional tersebut.
