Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan pergeseran pola yang mengkhawatirkan, kini mulai meluas ke wilayah Papua. Menanggapi situasi ini, Centre for Economic and Law Studies (CELIOS) mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin-izin usaha perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menurut data yang dirilis oleh CELIOS, setidaknya terdapat 1.178 titik panas atau hotspot yang terdeteksi di Papua sepanjang tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengindikasikan adanya ancaman karhutla yang semakin nyata di provinsi tersebut. Fenomena ini menuntut perubahan strategi mitigasi yang lebih adaptif dan proaktif.
Direktur Riset CELIOS, Tiza Mafira, dalam pernyataannya pada Jumat (17/5/2024), menekankan pentingnya audit ini. Ia menyatakan, “Kami melihat ada potensi besar bahwa izin-izin ini menjadi salah satu faktor pemicu atau memperparah karhutla. Oleh karena itu, audit total bukan hanya sekadar wacana, tapi sebuah keharusan mendesak.” Tiza menambahkan bahwa audit tersebut harus mencakup kajian mendalam terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan dan tata guna lahan.
CELIOS tidak hanya menyoroti masalah perizinan, tetapi juga menyerukan agar pemerintah segera merumuskan ulang strategi mitigasi karhutla untuk tahun 2026. Pergeseran pola karhutla ke wilayah baru seperti Papua memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih komprehensif. Strategi lama yang mungkin efektif di wilayah lain, belum tentu relevan dan ampuh diterapkan di kondisi geografis dan ekologis Papua.
Lebih lanjut, CELIOS menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pendekatan pencegahan berbasis komunitas dan kearifan lokal. Pelibatan masyarakat adat setempat yang memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan Papua dianggap krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Selain itu, penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Papua juga menjadi prioritas untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran.
Dengan adanya pergeseran pola karhutla ke Papua, pemerintah diharapkan dapat segera merespons tuntutan audit izin sawit dan tambang, serta secara serius mengevaluasi dan memperbarui strategi mitigasi karhutla di masa mendatang. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam melindungi kelestarian hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di wilayah yang baru terdampak.
