Jakarta akan menjadi saksi bisu gejolak aksi demonstrasi yang direncanakan oleh tiga kelompok masyarakat berbeda pada Senin, 22 Juni 2026. Aksi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan serangkaian tuntutan dan aspirasi yang disuarakan oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Aliansi Masyarakat Jakarta, dan Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA). Masing-masing kelompok membawa agenda spesifik yang mencerminkan dinamika sosial dan politik yang tengah berkembang di tanah air.
PB PMII menjadi salah satu motor penggerak aksi dengan agenda besar untuk melakukan evaluasi total terhadap Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rencananya, aksi ini akan dimulai pada Senin siang dan berlangsung hingga Rabu, 24 Juni 2026, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Tidak hanya terpusat di ibu kota, unjuk rasa ini direncanakan serentak di sekitar 300 titik di seluruh Indonesia, menunjukkan skala gerakan yang masif dan terkoordinasi.
Melalui akun Instagram resminya, @pmiiofficial, PB PMII memaparkan lima poin tuntutan utama mereka. Kelima poin ini mencakup penegakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan perekonomian nasional, pemulihan kepercayaan publik, penguatan kemandirian ekonomi bangsa, perombakan struktur kabinet yang lebih efisien dan sesuai kompetensi, serta pembubaran Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap tidak sejalan dengan kesejahteraan, khususnya bagi para guru. Tuntutan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran mendalam terhadap arah kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan.
Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Jakarta memilih untuk menggelar aksi damai dengan fokus dukungan terhadap program unggulan pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Berbeda dengan PB PMII yang berlokasi di Patung Kuda, kelompok ini akan memusatkan aksinya di kawasan Monas, Jakarta. Agenda mereka akan diawali dengan long march dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat menuju Lapangan Silang Monas, menandakan perjalanan panjang menuju tercapainya aspirasi.
Sumber dari Antara menyebutkan, tuntutan Aliansi Masyarakat Jakarta terbagi dalam dua poin krusial. Pertama, mereka secara tegas menyatakan dukungan terhadap implementasi program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintah. Kedua, aliansi ini mendesak pemerintah untuk memberikan hukuman maksimal kepada siapa pun yang terbukti melakukan korupsi terkait dana program makan bergizi gratis. Sikap ini mencerminkan upaya masyarakat sipil untuk memastikan program pro-rakyat berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Sementara itu, KNARA hadir dengan tuntutan yang lebih spesifik terkait isu agraria. Koalisi ini berencana menggelar aksi di berbagai daerah, mulai dari Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, hingga Sumatera Selatan. Bentuk protes yang mereka pilih cukup dramatis, yakni "Cor Badan dan Kubur Badan," yang diyakini sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan penolakan keras terhadap ketidakadilan agraria yang terus membelenggu rakyat kecil. Di Jakarta, aksi KNARA akan berpusat di sekitar Monas, menyuarakan keprihatinan mendalam atas persoalan tanah dan sumber daya alam.
Tuntutan KNARA mencakup lima poin penting yang berakar pada prinsip keadilan dan kedaulatan agraria. Mereka menyerukan perlawanan terhadap "Kaum Serakahnomics," sebuah istilah yang merujuk pada praktik ekonomi yang mengutamakan keuntungan segelintir pihak dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, KNARA juga menegaskan pentingnya memenangkan Pancasila sebagai ideologi negara, menegakkan Pasal 33 UUD 1945, serta mengimplementasikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Puncak dari tuntutan mereka adalah desakan untuk segera membentuk Badan Nasional Reforma Agraria (BNARA), sebuah lembaga yang diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan konflik agraria yang kompleks dan berlarut-larut di Indonesia.
Keberagaman tuntutan dari ketiga kelompok ini menunjukkan potret kompleksitas isu yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Mulai dari evaluasi kinerja pemerintah, pengawasan program kerakyatan, hingga perjuangan hak atas tanah, semua menjadi sorotan publik yang disuarakan melalui aksi demonstrasi. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat merespons setiap aspirasi dengan bijak demi menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.
