Penyematan istilah Narcissistic Personality Disorder (NPD) atau Gangguan Kepribadian Narsistik kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam. Sejumlah pengamat politik menilai penyebutan tersebut lebih mengarah pada penghinaan personal ketimbang sebuah kritik yang membangun.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Philips J. Vermonte, penggunaan istilah medis seperti NPD untuk menyerang figur publik, terutama seorang presiden, merupakan tindakan yang tidak etis. “Menyematkan diagnosis seperti NPD kepada seseorang, apalagi seorang presiden, tanpa dasar medis yang kuat dan proses diagnosis yang benar, jelas merupakan bentuk penghinaan personal,” ujar Dr. Vermonte pada Selasa (14/5/2024).
Ia menambahkan bahwa kritik terhadap kebijakan atau tindakan seorang pemimpin politik seharusnya disampaikan melalui argumen yang logis dan berbasis fakta, bukan dengan melabeli kondisi psikologis seseorang. “Dalam ranah politik, kita berdebat tentang gagasan, kebijakan, dan rekam jejak. Menggunakan istilah medis untuk menyerang karakter pribadi seseorang adalah jalan pintas yang tidak produktif dan merendahkan martabat,” jelasnya.
Pandangan serupa diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad. Ia berpendapat bahwa istilah NPD yang dilekatkan pada Presiden Prabowo, terutama dalam konteks debat publik, cenderung digunakan untuk mendiskreditkan dan menyerang secara pribadi. “Ketika narasi yang dibangun adalah tentang gangguan kepribadian, ini bukan lagi soal substansi kepemimpinan atau kebijakan, melainkan upaya untuk mendelegitimasi seseorang secara personal,” kata Tauhid Ahmad.
Tauhid menekankan pentingnya menjaga etika dalam berdemokrasi, termasuk dalam menyampaikan kritik. Baginya, kritik yang konstruktif harus fokus pada isu-isu yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab publik, bukan pada ranah pribadi atau kesehatan mental seseorang yang belum terdiagnosis secara profesional. “Debat politik yang sehat seharusnya fokus pada bagaimana program kerja dapat dijalankan, bagaimana pembangunan dapat dipercepat, bukan terjebak dalam label-label personal yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat,” tuturnya.
Penyebutan NPD ini menjadi contoh bagaimana diskursus publik terkadang menyimpang dari substansi, beralih ke serangan personal yang justru dapat merusak kualitas perdebatan politik dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri.
