Istana Kepresidenan RI telah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa pagi, 16 Juni 2026. Peristiwa alam ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan, tetapi juga memerlukan respons cepat dari pemerintah untuk penanganan para korban dan mitigasi dampak lanjutan.
Gempa yang berpusat di darat, sekitar 42 kilometer arah tenggara Kota Palu, tercatat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada pukul 10:00 WITA. BMKG mengidentifikasi gempa ini sebagai jenis gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut, yaitu Sesar Sausu, dengan mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. Skala magnitudo yang cukup besar ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerusakan dan korban jiwa.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga saat ini, setidaknya satu orang dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sigi akibat gempa tersebut. Selain korban jiwa, peristiwa ini juga menyebabkan sejumlah warga mengalami luka-luka dan membutuhkan penanganan medis.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap penanganan korban gempa di Palu dan sekitarnya. "Kami mohon izin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap kejadian gempa di Palu kemarin, di mana tercatat satu korban meninggal dunia dan beberapa lainnya sedang menjalani perawatan," ujar Prasetyo saat ditemui awak media di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 17 Juni 2026.
Prasetyo menambahkan bahwa Istana Kepresidenan telah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan penanganan berjalan maksimal. Koordinasi lintas sektoral ini juga mencakup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. "Pagi tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan juga dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid, untuk memastikan seluruh penanganan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," jelasnya.
Selain fokus pada penanganan medis dan bantuan logistik bagi para korban, pemerintah juga mewaspadai potensi terjadinya gempa susulan. Oleh karena itu, pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah untuk terus memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan.
"Termasuk terus memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak lengah, tetap waspada apabila mengantisipasi kejadian gempa-gempa susulan," tegas Prasetyo. Edukasi ini penting untuk meminimalkan risiko lebih lanjut, terutama bagi warga yang mungkin masih berada di area terdampak atau di dekat bangunan yang berpotensi tidak stabil.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, merinci lebih lanjut mengenai dampak gempa. Selain satu korban jiwa, gempa M6,7 ini tercatat menyebabkan 73 orang mengalami luka ringan dan tiga orang lainnya mengalami luka berat. Kategori luka berat ini umumnya berupa patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa terjadi.
"Ada 33 desa yang telah terdata terdampak. Totalnya sekitar 1.834 kepala keluarga atau 5.784 jiwa yang merasakan atau terpapar gempa ini, sehingga mereka saat ini berada di luar atau sekitar rumah masing-masing," ungkap Abdul Muhari dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 17 Juni 2026.
Wilayah yang paling terdampak signifikan dari gempa ini adalah Kabupaten Sigi, yang juga mencatat adanya korban jiwa. Selain Sigi, gempa ini juga dilaporkan menyebabkan kerusakan bangunan di beberapa wilayah lain seperti Poso, Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong. "Untuk posko darurat dan penanganan intensif, kami memfokuskan di Kabupaten Sigi," kata Abdul Muhari, menandakan bahwa prioritas penanganan saat ini diarahkan pada wilayah dengan dampak terberat.
Respons cepat pemerintah dalam penanganan korban dan pemulihan infrastruktur pasca-gempa menjadi krusial. Upaya evakuasi, penyediaan tenda pengungsian, bantuan medis, serta asesmen kerusakan bangunan terus dilakukan secara paralel. Selain itu, BMKG terus memantau aktivitas seismik di wilayah tersebut untuk memberikan peringatan dini jika diperlukan. Upaya mitigasi bencana jangka panjang, termasuk peninjauan kembali tata ruang dan standar bangunan tahan gempa, juga menjadi agenda penting pasca-peristiwa ini. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk relawan dan organisasi kemanusiaan, juga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
