Jakarta – Rencana pemerintah untuk memberikan insentif khusus bagi kendaraan listrik (EV) yang semula dijadwalkan bergulir bulan depan, terpaksa harus ditunda hingga Agustus mendatang. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku belum mendapatkan informasi terperinci mengenai penundaan kebijakan strategis ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengumumkan bahwa kajian insentif kendaraan listrik masih berlangsung, dan implementasinya kemungkinan besar akan mundur dari jadwal semula. Pernyataan Airlangga ini kemudian dikonfirmasi oleh Sri Mulyani yang menyatakan belum ada komunikasi lebih lanjut dengannya mengenai pergeseran jadwal tersebut.
"Mungkin persiapannya belum cukup. Beliau (Menko Airlangga) belum bicara dengan saya. Saya ingat saya sih waktu itu ditunda satu bulan. Mungkin perlu satu bulan lagi," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, usai mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) pada Senin, 29 Juni 2026.
Sri Mulyani menegaskan komitmennya untuk segera berkomunikasi dengan Menko Perekonomian guna mendapatkan pembaruan detail mengenai penundaan ini. Langkah ini penting untuk memastikan keselarasan antar kementerian dalam implementasi kebijakan yang diharapkan dapat mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.
Keputusan menunda insentif ini mengemuka setelah Airlangga Hartarto pada minggu lalu, tepatnya 23 Juni 2026, menyatakan bahwa realisasi subsidi kendaraan listrik akan dimulai pada Agustus 2026. Kebijakan ini sebelumnya dijanjikan akan mencakup subsidi motor listrik senilai Rp 5 juta dan diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil listrik.
Sebelumnya, Sri Mulyani sendiri telah menyampaikan bahwa pemerintah sedang dalam tahap finalisasi persiapan subsidi kendaraan listrik yang rencananya akan dimulai pada Juni 2026. Ia memperkirakan sekitar 200.000 unit kendaraan listrik, masing-masing terdiri dari 100.000 unit motor listrik dan 100.000 unit mobil listrik, akan menjadi penerima awal dari subsidi atau diskon PPN tersebut.
Bocoran mengenai besaran subsidi yang akan diberikan untuk motor listrik adalah Rp 5 juta per unit. Namun, detail mengenai besaran subsidi untuk mobil listrik masih belum diungkapkan secara gamblang oleh Sri Mulyani. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani pada bulan lalu, tepatnya 7 Mei 2026.
"Kira-kira untuk mobil listrik akan kita kasih berapa? 100.000 subsidi pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Motor listrik juga sama. 100 ribu pertama kita akan kasih. Berapa? Rp 5 juta," ungkap Sri Mulyani saat itu.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa skema penyaluran subsidi dan insentif ini masih dalam tahap finalisasi. Mekanisme kebijakan yang lebih rinci dijanjikan akan diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian.
"Nanti skemanya pak menteri perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga menteri perekonomian menjelaskan seperti apa," tutur Sri Mulyani, menegaskan bahwa detail teknis akan menjadi ranah kementerian terkait.
Meskipun skema rinci masih disusun, Sri Mulyani memastikan bahwa kuota awal yang disiapkan adalah untuk 100.000 mobil listrik dan 100.000 motor listrik. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pemerintah siap menambah kuota jika permintaan melebihi kapasitas awal. Hal ini didasari oleh kapasitas produksi kendaraan listrik di dalam negeri yang cukup besar, yaitu sekitar 300.000 unit untuk mobil dan jutaan unit untuk motor.
"Yang sudah didiskusikan, masih mentah ya, 100.000 mobil dan 100.000 motor. Nanti kalau kurang (ditambah) 100.000 lagi dan 100.000 lagi," pungkas Sri Mulyani, menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan pasar.
Penundaan ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur pendukung, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat. Penundaan hingga Agustus diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah untuk memastikan seluruh aspek kebijakan insentif kendaraan listrik berjalan lancar dan efektif, sehingga tujuan untuk mempercepat elektrifikasi transportasi di Indonesia dapat tercapai.
Pemerintah terus berupaya mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Insentif fiskal seperti subsidi dan diskon pajak merupakan instrumen penting yang diharapkan dapat menurunkan harga kendaraan listrik, membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Dengan penundaan ini, diharapkan ada penjelasan yang lebih komprehensif mengenai skema insentif, kriteria penerima, serta mekanisme pelaksanaannya agar dapat memberikan dampak maksimal bagi industri otomotif nasional dan kelestarian lingkungan.
