Pemerintah Inggris kembali mengumumkan langkah sanksi baru yang ditujukan kepada Rusia pada Kamis (23/02). Kali ini, kebijakan tersebut menyasar enam bank dan sejumlah entitas energi, termasuk kapal tanker minyak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Inggris untuk memutus aliran dana yang digunakan Rusia dalam membiayai perang di Ukraina.
Dalam pernyataan resminya, Menteri Luar Negeri Inggris, James Cleverly, menegaskan bahwa sanksi ini dirancang untuk semakin mengisolasi rezim Presiden Vladimir Putin dari sistem keuangan global. “Kami terus meningkatkan tekanan terhadap Rusia untuk mengakhiri perang brutalnya. Sanksi hari ini akan semakin mengganggu aliran pendapatan minyak Moskow, yang menjadi sumber pendanaan penting bagi mesin perang ilegal mereka,” ujar Cleverly.
Sektor energi menjadi salah satu fokus utama dalam paket sanksi terbaru ini. Enam bank yang masuk dalam daftar hitam baru ini meliputi Credit Bank of Moscow, the Far Eastern Bank, the Industrial Development Bank, the Investtradebank, the Primorye Bank, dan the Russian Regional Development Bank. Dengan demikian, aset-aset yang dimiliki oleh entitas-entitas ini di yurisdiksi Inggris akan dibekukan.
Selain sektor keuangan, Inggris juga menargetkan kapal-kapal tanker minyak Rusia. Kebijakan ini diharapkan dapat mempersulit Rusia dalam mengekspor minyaknya dan mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan. Pembatasan terhadap kapal tanker ini sejalan dengan upaya negara-negara Barat lainnya untuk menekan pendapatan ekspor energi Rusia, yang merupakan tulang punggung perekonomian negara tersebut.
Langkah Inggris ini disambut baik oleh Ukraina. Duta Besar Ukraina untuk Inggris, Vadym Prystaiko, menyampaikan apresiasinya atas dukungan berkelanjutan dari London. “Kami sangat menghargai setiap langkah yang diambil Inggris untuk melemahkan kemampuan Rusia dalam melanjutkan agresi militer. Sanksi ini sangat penting dalam perjuangan kami untuk kedaulatan dan kemerdekaan,” kata Prystaiko.
Pemerintah Inggris juga mengonfirmasi bahwa sanksi ini akan berlaku efektif segera. Negara-negara G7 dan Uni Eropa juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan serupa untuk memberikan tekanan maksimal kepada Rusia agar menghentikan eskalasi konflik di Ukraina.
