Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) untuk program Sekolah Rakyat. Isu ini memicu respons cepat dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang berjanji akan melakukan evaluasi dan pembersihan celah korupsi dalam penyaluran bansos.
Dalam sebuah video yang dirilisnya, ICW membeberkan temuan terkait dugaan penyelewengan dana yang dialokasikan untuk program Sekolah Rakyat. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Sujana, menyatakan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi kuat praktik korupsi dalam program tersebut. Ia menambahkan, “Kami menemukan ada indikasi kuat penyelewengan dana bantuan sosial terkait program Sekolah Rakyat.”
Menanggapi temuan ICW, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di lingkungan Kemensos. Risma menyatakan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program bansos, termasuk Sekolah Rakyat, untuk memastikan penyaluran dana berjalan transparan dan akuntabel. “Saya akan segera melakukan evaluasi dan pembersihan celah korupsi yang ada di Kementerian Sosial,” ujar Risma.
Lebih lanjut, Mensos berjanji akan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan korupsi. Ia juga membuka pintu komunikasi dengan ICW dan lembaga pengawas lainnya untuk bersama-sama mengawasi penyaluran bansos. Risma menambahkan, “Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar dana bansos ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.”
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, adanya sorotan dari ICW ini mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan perbaikan sistem agar program serupa di masa depan dapat berjalan lebih efektif dan bebas dari praktik korupsi.
