Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan instruksi tegas agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak menjadi pesaing bagi unit usaha lain yang telah eksis di tingkat desa. Ia menekankan pentingnya Kopdes untuk terintegrasi dalam ekosistem ekonomi desa yang saling mendukung, bukan justru menimbulkan persaingan yang dapat merugikan pelaku usaha lokal.
Arahan ini disampaikan Gibran saat melakukan dialog dengan warga Desa Niowula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (18/6/2026). Dalam kunjungannya ke wilayah timur Indonesia, Gibran menegaskan bahwa perancangan dan implementasi Kopdes harus dilakukan secara matang dan terencana. Tujuannya adalah untuk memastikan keberadaan koperasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa tanpa menciptakan gesekan dengan usaha-usaha yang sudah berjalan, seperti toko kelontong milik warga atau badan usaha milik desa (BUMDes).
"Jangan sampai bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi," ujar Gibran, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi. Ia berpandangan bahwa Kopdes seharusnya menjadi pelengkap dan penguat ekonomi desa, bukan menjadi ancaman bagi mata pencaharian warga yang sudah ada.
Lebih lanjut, Gibran menekankan bahwa penentuan lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih harus melalui kajian yang cermat dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini penting untuk menghindari potensi dampak negatif atau kerugian bagi pelaku usaha di sekitar lokasi pembangunan. Ia secara spesifik mengingatkan agar lokasi yang dipilih tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah setempat, serta tidak menimbulkan masalah baru bagi BUMDes atau usaha kecil lainnya.
"Segera ditentukan lokasi barunya dan kalau sudah ditentukan, tentunya dengan berdiskusi dengan warga, segera dibangun," tegas Gibran, mantan Wali Kota Solo ini. Ia meyakini bahwa dengan melibatkan warga dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembangunan, akan tercipta rasa kepemilikan dan memastikan program ini berjalan sesuai harapan.
Pesan Gibran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pelaksanaan program prioritas pemerintah yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal. Ia memandang pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh pemangku kepentingan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki peran krusial dalam memastikan program-program prioritas berjalan optimal, terutama di daerah-daerah terpencil seperti yang ia kunjungi.
Dalam rangka memperkuat pengawasan dan memastikan efektivitas program-program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih, Gibran turut membawa lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam kunjungan kerjanya ke NTT, Gorontalo, dan Papua yang berlangsung pada 18-21 Juni 2026. Kelima mahasiswa tersebut adalah Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Nolan Christopher Adam dari Universitas Pelita Harapan, Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia, serta Rapid Bena Martin dari Universitas Jenderal Soedirman.
Pelibatan mahasiswa ini merupakan respons terhadap berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh kalangan mahasiswa terkait pelaksanaan program prioritas pemerintah. Langkah ini juga dilakukan di tengah menguatnya sorotan dan kritik dari sejumlah kelompok mahasiswa terhadap beberapa program pemerintah, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih.
Sebelumnya, aliansi mahasiswa dari berbagai kampus sempat menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan setidaknya lima tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk usulan untuk menghentikan program MBG dan pembangunan Kopdes Merah Putih. Aspirasi dan kritik yang muncul dari kalangan mahasiswa ini menunjukkan adanya dinamika pengawasan publik yang perlu direspons oleh pemerintah.
Dengan adanya penegasan dari Wakil Presiden Gibran, diharapkan Kopdes Merah Putih dapat beroperasi dengan lebih terarah, bersinergi dengan pelaku ekonomi lokal, dan benar-benar menjadi agen pembangunan yang membawa kemajuan bagi desa. Kunjungan kerja dan dialog langsung dengan masyarakat seperti yang dilakukan di Ende ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mendengarkan dan merespons berbagai masukan demi perbaikan program-program kerakyatan.
