Jakarta – Partai Gerindra menegaskan sikapnya terkait isu dugaan suap yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK). Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Bambang Haryadi, menyatakan keyakinannya bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut. Pernyataan ini disampaikan menyusul pengakuan eks Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang setelah menggelar aksi unjuk rasa "Tata Ulang Indonesia" pekan lalu.
Bambang Haryadi menekankan bahwa pengakuan sepihak dari Muhammad Abdimaludin seharusnya tidak serta-merta menyeret nama Gibran Rakabuming Raka, meskipun Gibran sempat menemui massa aksi. Ia berpendapat bahwa proses hukum harus berjalan dan keyakinannya terhadap ketidak-terlibatan Gibran sangat kuat. "Ini kan baru pengakuan sepihak dari Ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Biarlah itu berproses. Tapi saya yakin tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Gibran," tegas Bambang Haryadi di ruang Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2026.
Lebih lanjut, Bambang Haryadi menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak perlu memberikan klarifikasi resmi atas isu yang berkembang tersebut. Menurutnya, hal itu bukan merupakan tugas pokok seorang wakil kepala negara. Ia juga berpendapat bahwa isu ini sebaiknya tidak terlalu ditanggapi secara berlebihan karena dicurigai memiliki motif untuk merusak hubungan harmonis antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
"Jangan sampai (akibat) isu ini ada upaya memecah belah dan membuat keretakan ataupun ingin membuat jurang pemisah antara Presiden dan Wakil Presiden," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra DPR ini. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Prabowo dan Gibran saat ini berjalan sangat baik, ditandai dengan saling dukungan yang kuat.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang Haryadi menegaskan kembali dukungan penuh Fraksi Gerindra terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kita selalu menjaga dan support pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena ini satu kesatuan," ucapnya, menekankan sinergi dan soliditas yang menjadi pondasi kepemimpinan mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan suap kepada mahasiswa UBK. Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden, Suwardi, juga belum mendapatkan respons.
Sebelumnya, Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, secara terbuka mengakui penerimaan uang yang diduga sebagai bentuk suap. Ia mengklaim bahwa uang tersebut diberikan oleh pihak alumni kampus melalui aparat kepolisian. Menurut pengakuan Abdi, permintaan dari pihak alumni tersebut adalah agar BEM UBK tidak melakukan pemaksaan dalam menggelar unjuk rasa di sekitar kawasan Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 15 Juni lalu. Selain itu, massa aksi juga diminta untuk bersedia bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden setelah demonstrasi selesai.
Muhammad Abdimaludin juga mengakui bahwa uang suap yang diterimanya telah digunakan untuk keperluan pribadi. Ia merinci bahwa sebagian uang tersebut juga telah didistribusikan kepada pihak lain, termasuk kepada dua orang alumni UBK sebesar Rp 2,5 juta, wakilnya sebesar Rp 2 juta, kepada Mubarak sebesar Rp 2 juta, dan kepada BEM Fakultas Ekonomi UBK sebesar Rp 2 juta.
Menindaklanjuti pengakuan tersebut, Universitas Bung Karno (UBK) telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan status kemahasiswaan Muhammad Abdimaludin. Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, menjelaskan bahwa keputusan penonaktifan ini diambil setelah Rektorat menerima langsung pengakuan Abdi mengenai penerimaan dana sebesar Rp 20 juta yang kemudian didistribusikan kepada jajaran pengurus BEM.
"Sesuai dengan pernyataan Ibu Rektor, hari ini kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan," kata Daniel Panda dalam konferensi pers yang digelar di Kampus UBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Juni 2026. Dengan status nonaktif ini, segala aktivitas yang mengatasnamakan BEM UBK maupun universitas oleh Muhammad Abdimaludin tidak lagi diakui hingga proses investigasi resmi dinyatakan selesai.
Universitas Bung Karno berkomitmen untuk melakukan investigasi mendalam terkait dugaan kasus suap ini. Dalam prosesnya, UBK akan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi serta pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam kasus suap yang berkaitan dengan demonstrasi BEM UBK pada 15 Juni lalu. Langkah ini diharapkan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya dan memberikan kejelasan atas isu yang sempat mengemuka.
Kasus ini menunjukkan kompleksitas dinamika yang kerap mewarnai kegiatan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, terutama ketika bersinggungan dengan tokoh publik dan agenda politik nasional. Respons dari Partai Gerindra yang menyoroti potensi upaya pemecah belah menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional yang akan segera dilantik. Perkembangan investigasi internal UBK dan respons dari pihak-pihak terkait akan terus menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu ke depan.
