JAKARTA – Tokoh dan akademisi yang mengatasnamakan Gerakan Nurani Bangsa melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 Juni 2026. Pertemuan ini disinyalir membahas sejumlah isu krusial yang tengah dihadapi bangsa, mulai dari dinamika pemerintahan hingga proses legislasi yang krusial.
Lukman Hakim Saifuddin, salah satu perwakilan Gerakan Nurani Bangsa, menyatakan bahwa dialog dengan Megawati mencakup pembahasan mengenai kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. "Kami bicara kehidupan masyarakat dan pemerintahan," ujar Lukman usai pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut. Mantan Menteri Agama ini enggan merinci lebih jauh pandangan spesifik yang disampaikan oleh Megawati, namun ia menekankan pengalaman panjang sang Ketua Umum PDI Perjuangan dalam kancah politik nasional.
Lukman menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari agenda Gerakan Nurani Bangsa yang telah dirancang sejak lama untuk bersilaturahmi dengan para tokoh bangsa, khususnya mantan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, pada tahun 2025, gerakan serupa telah dilakukan dengan tokoh-tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Ma’ruf Amin. Kehadiran tokoh-tokoh terkemuka seperti Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Romo Franz Magnis-Suseno, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, serta Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dalam pertemuan tersebut turut menggarisbawahi signifikansi dialog.
Salah satu pokok bahasan spesifik yang diungkapkan oleh perwakilan gerakan lainnya, Laode M. Syarif, adalah terkait proses legislasi Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). UU yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 9 Juni 2026 ini disebut menjadi sorotan Gerakan Nurani Bangsa. Laode, yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyayangkan proses pengesahan revisi UU Polri yang dinilai berlangsung hampir tanpa konsultasi publik yang memadai.
Menurut Laode, hasil akhir undang-undang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan suara masyarakat. Ia secara khusus menyoroti kurangnya akomodasi terhadap rekomendasi yang telah dibuat oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh DPR dan pemerintah. "Kami meminta kepada DPR dan pemerintah, tolong memperhatikan apa sih yang disuarakan masyarakat," tegas Laode, menyuarakan aspirasi gerakan yang ia wakili. Kritik ini muncul di tengah kekhawatiran publik terhadap proses pembuatan kebijakan yang dinilai kurang partisipatif.
Pertemuan ini sendiri digelar dalam konteks yang cukup kompleks bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi, perekonomian nasional tengah menghadapi berbagai tekanan, sementara di sisi lain, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto juga menghadapi tuntutan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Sejumlah program pemerintah yang dinilai membebani keuangan negara, seperti program "makan bergizi gratis" dan "Koperasi Desa Merah Putih", menjadi sasaran kritik.
Kritik mahasiswa tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi. Isu revisi UU Polri yang kurang partisipatif juga menjadi salah satu poin penting yang disuarakan dalam berbagai unjuk rasa yang digelar di berbagai daerah. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), misalnya, diketahui menggelar aksi di depan gedung DPR untuk menuntut evaluasi terhadap berbagai program pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat.
Menanggapi isu partisipasi publik dalam revisi UU Polri, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, sebelumnya telah menyatakan bahwa pembahasan revisi undang-undang tersebut telah melalui proses partisipasi publik yang luas. Pernyataan ini menimbulkan kontras dengan pandangan yang diutarakan oleh Gerakan Nurani Bangsa dan kelompok mahasiswa.
Pertemuan antara Gerakan Nurani Bangsa dengan Megawati Soekarnoputri ini menjadi momentum penting untuk mendiskusikan bagaimana aspirasi masyarakat dapat lebih terakomodasi dalam setiap kebijakan dan legislasi. Pengalaman panjang Megawati di dunia politik diharapkan dapat memberikan perspektif yang berharga dalam mencari solusi atas tantangan yang dihadapi bangsa. Dinamika dialog antar tokoh bangsa dengan pemangku kepentingan politik seperti PDI Perjuangan ini, menunjukkan adanya upaya untuk terus mengawal proses demokrasi dan memastikan suara rakyat didengar. Ke depan, peran serta masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik akan terus menjadi sorotan, terutama dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan representatif.
