Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Indonesia yang menunjukkan penurunan. Namun, pengamat menilai bahwa garis kemiskinan yang digunakan BPS terlalu rendah, sehingga berpotensi menyembunyikan gambaran kemiskinan yang sebenarnya di masyarakat. Perbedaan mendasar ini memunculkan pertanyaan mengenai akurasi data dan perlunya penyesuaian standar.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menjadi salah satu pihak yang menyuarakan kekhawatiran ini. Menurut Indef, garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat untuk hidup layak. “Garis kemiskinan yang ditetapkan BPS itu terlalu rendah,” ujar pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, dalam sebuah diskusi virtual pada Senin (3/6/2024).
Bhima menjelaskan bahwa garis kemiskinan yang digunakan BPS saat ini hanya sebesar Rp 551.000 per kapita per bulan untuk daerah perkotaan dan Rp 521.000 per kapita per bulan untuk daerah perdesaan pada Maret 2024. Angka ini, menurutnya, sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan standar yang digunakan oleh Bank Dunia.
Bank Dunia, misalnya, menggunakan standar garis kemiskinan internasional sebesar US$2,15 per hari, yang setara dengan sekitar Rp 33.000 per hari atau Rp 990.000 per bulan. Perbedaan yang signifikan ini, menurut Bhima, dapat menyebabkan angka kemiskinan yang dilaporkan BPS terlihat lebih baik daripada kenyataan sebenarnya. “Kalau kita bandingkan standar Bank Dunia, angka kemiskinan kita akan jauh lebih tinggi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bhima menyarankan agar BPS melakukan revisi terhadap metodologi perhitungan garis kemiskinan. Revisi ini penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan lebih akurat dan mampu menangkap kondisi kemiskinan yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Dengan standar yang lebih realistis, kebijakan pengentasan kemiskinan yang dirancang pemerintah diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
BPS sendiri melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 tercatat sebesar 25,36 juta orang atau 9,22 persen dari total penduduk. Angka ini turun 0,01 juta orang dibandingkan September 2023 yang sebesar 25,37 juta orang (9,23 persen). Namun, tanpa penyesuaian standar yang lebih memadai, angka penurunan tersebut perlu dicermati lebih dalam terkait implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
