Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mengindikasikan minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor ekonomi syariah. Analisis terhadap RAPBN tersebut menemukan bahwa alokasi anggaran yang spesifik untuk pengembangan ekonomi syariah masih sangat terbatas, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pertumbuhan sektor ini di masa depan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa meskipun belum ada anggaran spesifik yang dialokasikan untuk ekonomi syariah dalam RAPBN 2027, pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung perkembangannya. “Kita terus mendorong berbagai kebijakan agar ekonomi syariah bisa tumbuh. Sampai saat ini, memang belum ada pos anggaran tersendiri yang spesifik untuk ekonomi syariah,” ujar Febrio dalam sebuah diskusi pada Selasa (11/6/2024).
Febrio menambahkan bahwa dukungan terhadap ekonomi syariah saat ini lebih banyak terintegrasi dalam program-program kementerian dan lembaga lain yang relevan. Ia mencontohkan, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berorientasi syariah turut didukung melalui berbagai program yang ada. “UMKM syariah misalnya, itu sudah terakomodir dalam berbagai program yang ada, baik di kementerian/lembaga terkait, maupun dalam program-program yang didukung oleh APBN,” jelasnya.
Lebih lanjut, Febrio menekankan bahwa Kemenkeu terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang juga membuka ruang bagi pengembangan ekonomi syariah.
Namun, pandangan berbeda datang dari Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda. Ia menyoroti bahwa RAPBN 2027 belum menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah. Menurutnya, minimnya alokasi anggaran yang spesifik menunjukkan bahwa ekonomi syariah masih dianggap sebagai pelengkap, bukan prioritas utama.
Nailul berpendapat bahwa jika pemerintah benar-benar serius ingin mengembangkan ekonomi syariah, seharusnya ada anggaran yang jelas dan terukur dalam RAPBN. “Kalau memang serius, harusnya ada pos anggaran yang spesifik dan jelas, bukan hanya sekadar terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah masih dianggap sebagai pelengkap, bukan prioritas,” tegas Nailul.
Ia menyarankan agar pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan terarah untuk berbagai aspek ekonomi syariah, mulai dari literasi, infrastruktur, hingga pengembangan produk keuangan syariah. Dengan adanya anggaran yang memadai, diharapkan ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian nasional.
