JAKARTA – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat mendesak agar aksi unjuk rasa terkait program makan bergizi gratis (MBG) tidak melibatkan siswa di lingkungan sekolah. Imbauan ini muncul sebagai respons terhadap dugaan pengerahan siswa di Kota Batam untuk mengikuti aksi dukungan MBG pada 21 Juni 2026, yang dinilai berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan keprihatinannya terhadap potensi siswa dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi. "Kami tidak menginginkan siswa-siswi ini untuk turun ke jalan," tegas Lalu di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2025). Ia berpendapat bahwa penyampaian aspirasi terkait program pemerintah sebaiknya dilakukan oleh perwakilan guru atau kepala sekolah kepada dinas pendidikan setempat, yang kemudian dapat meneruskannya kepada pihak terkait seperti koordinator Badan Gizi Nasional. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam memastikan hak pendidikan siswa tetap terpenuhi secara optimal tanpa gangguan.
"Pada prinsipnya, jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Akan mengganggu siswa melaksanakan tugas sesungguhnya yang ada di sekolah," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini. Ia menekankan bahwa fokus utama siswa adalah menempuh pendidikan, dan kegiatan di luar akademik yang berpotensi mengganggu konsentrasi belajar harus dihindari.
Menindaklanjuti dugaan tersebut, Komisi X DPR telah meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kabar pengerahan siswa di Kota Batam. Kementerian dilaporkan terkejut mendengar informasi ini dan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengklarifikasi kebenarannya.
Sebelumnya, ratusan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Batam dilaporkan mengikuti pawai aspirasi yang mendukung proyek makan bergizi gratis (MBG) pada Ahad, 21 Juni 2026. Pawai yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Batam ini melibatkan siswa yang membawa spanduk dan poster dukungan terhadap program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagian dari mereka terlihat mengenakan seragam sekolah. Aksi ini juga diwarnai dengan orasi dari mobil komando yang telah disiapkan oleh penyelenggara, menyerupai sebuah demonstrasi pada umumnya.
Salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keheranannya terkait pelaksanaan pawai. Ia menyatakan bahwa undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut tidak disampaikan secara resmi, melainkan hanya melalui pesan singkat WhatsApp yang disebarkan di grup-grup sekolah. "Kami pun kaget, apalagi ini hari Minggu acaranya, terpaksa lah ikut," keluhnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme undangan dan partisipasi siswa dalam kegiatan tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, membenarkan keterlibatan guru dan siswa dalam pawai mendukung MBG. Ia menjelaskan bahwa alasan utama di balik penyelenggaraan pawai ini adalah untuk merespons keluhan banyak orang tua siswa yang merasa program MBG di Kota Batam mengalami hambatan akibat mandeknya anggaran. Hendri juga membenarkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan para guru sekolah untuk membahas masalah keluhan orang tua tersebut. Dari pertemuan inilah kemudian muncul inisiatif untuk menggelar pawai guna menyampaikan dukungan terhadap program MBG.
"Inilah (pawai mendukung MBG) yang pantas kita lakukan, kita sampaikan masukan ke kawan-kawan DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, bahwa program MBG ini bagus," kata Hendri kepada awak media saat pawai berlangsung. Ia berpendapat bahwa aksi ini merupakan cara yang tepat untuk menyuarakan aspirasi dan menunjukkan dukungan terhadap program yang dianggapnya penting.
Namun, ketika ditanya mengenai keluhan guru yang merasa keberatan untuk hadir dalam pawai, Hendri tidak memberikan tanggapan mendalam. Ia hanya menegaskan bahwa partisipasi guru maupun siswa dalam kegiatan tersebut bersifat sukarela dan tidak diwajibkan. Undangan yang disebar ditujukan bagi mereka yang bersedia untuk ikut serta. Pernyataan ini sedikit berbeda dengan kesaksian guru yang merasa ‘terpaksa’ hadir karena undangan yang tersebar melalui pesan singkat.
Penyelenggaraan pawai yang melibatkan siswa ini memunculkan diskusi penting mengenai batasan partisipasi anak di bawah umur dalam kegiatan politik atau unjuk rasa. Komisi X DPR, melalui imbauan Lalu Hadrian Irfani, secara tegas ingin memastikan bahwa hak pendidikan anak tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu oleh aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan polemik. Langkah Kementerian Pendidikan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kejadian di Batam dan mencegah terulangnya hal serupa di masa mendatang.
Program makan bergizi gratis sendiri merupakan salah satu janji kampanye yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Keberhasilan pelaksanaannya dinilai krusial dalam upaya peningkatan gizi anak-anak Indonesia, terutama di tengah tantangan ekonomi. Namun, berbagai cara penyampaian aspirasi dan dukungan perlu dikaji agar tetap berada dalam koridor yang sesuai, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak dan kelancaran proses pendidikan mereka. Perkembangan selanjutnya dari investigasi Kementerian Pendidikan akan menjadi perhatian publik untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pendidikan yang baik.
