Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk subsidi energi, bantuan sosial (bansos), serta stimulus bagi masyarakat kelas menengah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Usulan ini disampaikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F. Palingguran, dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada Senin (10/6/2024), secara tegas menyampaikan pandangannya. Ia menekankan bahwa kebijakan subsidi energi dan bansos perlu terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. “Subsidi energi dan bansos itu perlu kita pertahankan bahkan kita tingkatkan, kita tidak bisa berhenti di situ,” ujar Dolfie.
Lebih lanjut, Dolfie juga menggarisbawahi perlunya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat kelas menengah. Menurutnya, kelompok ini seringkali luput dari perhatian kebijakan stimulus, padahal mereka memiliki peran signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian. Ia mengusulkan agar dalam RAPBN 2027, pemerintah juga memasukkan program stimulus yang menyasar masyarakat kelas menengah.
Dolfie menjelaskan bahwa stimulus untuk kelas menengah dapat berupa berbagai bentuk, yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi mereka. Hal ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Jangan sampai kita hanya fokus pada masyarakat miskin, tapi kelas menengah juga menjadi salah satu instrumen untuk kita tingkatkan daya belinya,” tegasnya.
Pentingnya menjaga daya beli masyarakat, baik dari kelompok rentan maupun kelas menengah, menjadi prioritas DPR dalam pembahasan anggaran. Dengan adanya subsidi energi yang tepat sasaran dan bansos yang memadai, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara itu, stimulus bagi kelas menengah diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi produktif dan konsumsi yang lebih luas.
Dolfie O.F. Palingguran menambahkan bahwa evaluasi terhadap efektivitas program-program yang ada juga perlu dilakukan secara berkala. Hal ini agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional.
