Sejumlah warga DKI Jakarta kini menghadapi persoalan baru dalam mengakses bantuan pendidikan, khususnya Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan program bantuan sosial lainnya. Pokok permasalahan terletak pada sistem pemeringkatan desil yang dinilai menghambat kelayakan penerima, menimbulkan keluhan dan kebingungan di tengah masyarakat.
Keluhan ini mencuat dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa sistem desil tersebut tidak adil dan justru memutus jalur bantuan bagi mereka yang sebenarnya membutuhkan. Sistem desil, yang secara umum mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kemiskinan atau kerentanan sosial, menjadi batu sandungan bagi banyak keluarga yang sebelumnya telah terbiasa menerima dukungan pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta.
Salah satu sorotan utama adalah bagaimana pemeringkatan desil ini diterapkan. Banyak penerima manfaat yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima KJP kini mendapati diri mereka tidak lagi memenuhi syarat. “Saya sudah dapat KJP dari dulu, anak saya pakai buat beli buku dan seragam. Sekarang tiba-tiba tidak bisa lagi karena katanya desilnya tidak masuk. Padahal kebutuhan sekolah anak saya tidak berkurang,” keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dampak dari perubahan ini dirasakan langsung oleh para siswa. Kebutuhan dasar pendidikan seperti buku pelajaran, alat tulis, hingga biaya transportasi menjadi terancam terganggu. Hal ini tentu berpotensi memperlebar jurang ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, di mana siswa dari keluarga kurang mampu semakin kesulitan untuk bersaing.
Menanggapi keresahan yang berkembang, Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai kriteria dan mekanisme penerapan sistem desil ini. Sosialisasi yang masif dan edukasi yang memadai kepada masyarakat mengenai bagaimana sistem ini bekerja, serta upaya peninjauan ulang bagi kasus-kasus yang dianggap janggal, menjadi langkah krusial untuk meredakan kekhawatiran dan memastikan bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada yang berhak.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat segera merespons keluhan ini dengan solusi yang konkret. Peninjauan kembali terhadap data desil dan kemungkinan adanya jalur khusus bagi penerima bantuan pendidikan yang terdampak adalah opsi yang perlu dipertimbangkan. Tujuannya, agar program bantuan sosial yang fundamental seperti KJP tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai jaring pengaman sosial yang efektif dalam mendukung kelangsungan pendidikan anak-anak di Jakarta.
