Fenomena perubahan ekspresi publik dari kemarahan yang membara menjadi cibiran dan tawa terhadap kasus korupsi menjadi sorotan tajam. Alih-alih terkejut, masyarakat kini justru menjadikan isu serius ini sebagai bahan lelucon, meme, hingga konten media sosial, menandakan adanya kelelahan sosial yang mendalam dan potensi lunturnya kepercayaan terhadap perubahan.
Kembali ke Juni 2026, ribuan mahasiswa memadati Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, dengan tuntutan yang jelas tertuju pada pemerintah. Poster-poster yang mereka bawa tak hanya menyuarakan kemarahan, tetapi juga dibalut humor. Mereka menyoroti sulitnya menjangkau harga kebutuhan pokok, mempertanyakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, mengkritisi pemborosan anggaran negara, serta mendesak evaluasi terhadap proyek-proyek strategis yang dianggap tak relevan dengan kesulitan rakyat.
Namun, saat melihat kembali dokumentasi aksi tersebut, yang terbersit justru rasa sedih ketimbang amarah. Bukan karena kesalahan para demonstran atau ketidakrasionalan tuntutan mereka. Kesedihan itu muncul karena adegan serupa terasa begitu familiar, seolah berulang kali disaksikan. Pergantian tahun, presiden, menteri, bahkan tagar di media sosial, nyatanya tak mampu mengubah nada tuntutan, ekspresi frustrasi, dan rasa yang sama dari generasi ke generasi. Bangsa ini seolah terjebak dalam percakapan yang tak kunjung usai selama puluhan tahun.
Indonesia memang selalu memiliki alasan untuk marah. Generasi sebelumnya pernah berjuang melawan korupsi era Orde Baru, sementara generasi setelahnya kerap dilanda kekecewaan oleh berbagai skandal pasca-Reformasi. Kemarahan publik meledak setiap kali pejabat diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dana bantuan sosial dikorupsi, pajak diselewengkan, atau ketika gaya hidup mewah para pejabat tak sebanding dengan pendapatan resmi mereka. Siklus kemarahan ini terus berulang, berganti kasus baru, lalu kembali memicu amarah.
Hingga pada satu titik yang menggelisahkan, kemarahan itu bertransformasi menjadi candaan. Korupsi menjelma menjadi meme, penyalahgunaan kekuasaan menjadi bahan lelucon, skandal menjadi konten viral di TikTok, dan nama-nama tersangka menjadi obrolan ringan di grup WhatsApp. Pembicaraan masih ada, namun keterkejutan mulai memudar, kepercayaan akan adanya perubahan pun kian menipis.
Pergeseran dari amarah menjadi candaan ini merupakan gejala psikologis yang jauh lebih krusial untuk dicermati ketimbang kasus korupsi itu sendiri. Dalam studi psikologi, fenomena ini kerap dikaitkan dengan konsep "learned helplessness" atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Kondisi ini muncul ketika individu berulang kali mengalami kegagalan dalam mengubah suatu keadaan, sehingga akhirnya kehilangan keyakinan bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil. Awalnya, ada perlawanan, percobaan demi percobaan, namun ketika hasil selalu sama, energi psikologis terkuras habis. Perlawanan penuh keyakinan berganti sindiran, sinisme, dan penerimaan pasrah dengan ungkapan, "Ya sudahlah, memang begini."
Indonesia seolah tengah meluncur menuju wilayah psikologis yang berbahaya ini. Respons publik terhadap berbagai persoalan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga korupsi yang terungkap, kerap diawali keluhan. Namun, dalam hitungan hari, algoritma media sosial mengalihkan perhatian ke topik lain. Kemarahan tergantikan hiburan, kekecewaan larut dalam distraksi. Permasalahan tak terselesaikan, hanya berganti medan pertempuran emosi.
Dalam konteks ini, demonstrasi mahasiswa Juni 2026 menjadi momen yang signifikan. Bukan semata-mata karena lima tuntutan spesifik yang mereka ajukan, melainkan sebagai pengingat bahwa masih ada sebagian masyarakat yang menolak untuk menganggap situasi ini sebagai kenormalan. Isu yang dipermasalahkan bukan hanya harga beras, BBM, atau proyek strategis. Intinya adalah jurang pemisah yang semakin lebar antara realitas kehidupan sehari-hari masyarakat dengan prioritas yang ditetapkan negara.
Ketika seorang ibu harus pusing memutar otak menghitung anggaran dapur akibat lonjakan harga pangan, diskusi tentang proyek triliunan rupiah terasa absurd. Begitu pula ketika pekerja muda terbebani kenaikan biaya transportasi akibat harga BBM, narasi pertumbuhan ekonomi makro tak mampu menyentuh pengalaman hidup mereka. Angka-angka statistik mungkin menunjukkan stabilitas, namun kehidupan manusia dijalani di pasar, warung, pom bensin, dan meja makan, bukan dalam tabel data.
Fenomena ini sejalan dengan argumen Jeffrey Winters mengenai ilusi kesetaraan pengaruh dalam demokrasi modern. Kita memilih, memberi suara, dan menyampaikan aspirasi. Namun, di balik itu, struktur kekuasaan ekonomi yang lebih kokoh dan sulit dijangkau proses demokrasi sehari-hari tetap bertahan. Reformasi 1998, sebagaimana dianalisis Vedi Hadiz dan Richard Robison, memang mengubah banyak institusi politik, tetapi tak serta-merta mengubah distribusi kekuasaan di baliknya. Aktor lama beradaptasi, kepentingan lama menemukan kendaraan politik baru. Demokrasi berjalan, pemilu bergulir, pergantian kekuasaan terjadi, namun sebagian besar struktur pengaruh tetap tak tersentuh.
Intuisi politik mendalam ini diam-diam dirasakan banyak warga, bahkan tanpa perlu membaca buku-buku politik atau mengenal istilah "oligarki." Kalimat sederhana seperti "Kok yang untung orang-orang itu lagi?" mencerminkan pemahaman bahwa perubahan yang dijanjikan seringkali hanya menyentuh permukaan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran kini menghadapi ekspektasi publik yang sangat tinggi. Janji pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan perbaikan kehidupan rakyat menciptakan harapan besar. Namun, harapan memiliki sifat dua sisi; semakin tinggi ia terbang, semakin dalam pula kekecewaan ketika realitas tak bergerak secepat imajinasi.
Demonstrasi Juni 2026, karenanya, bukan sekadar penolakan kebijakan. Ia adalah ekspresi akumulasi kelelahan sosial yang telah lama mengendap. Kelelahan karena merasa suara rakyat hanya bergema menjelang pemilu, kelelahan menyaksikan siklus kasus korupsi yang berulang, dan kelelahan terus-menerus diminta optimistis di tengah biaya hidup yang kian mencekik.
Namun, kekhawatiran terbesar bukanlah demonstrasi itu sendiri. Melainkan, hari ketika demonstrasi berhenti, bukan karena masalah teratasi, melainkan karena masyarakat kehilangan keyakinan bahwa suara mereka berarti. Sejarah mencatat, demokrasi tak mati oleh kemarahan. Ia justru kehilangan jiwanya ketika warga terjerumus dalam apatisme, berhenti bertanya, berharap, menuntut, dan peduli. Tanda awal dari apatisme ini, yang paling dikhawatirkan, bukanlah keheningan, melainkan ketika korupsi tak lagi memicu amarah, melainkan hanya tawa.
