Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa alokasi anggaran tambahan untuk Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah rampung dipersiapkan. Besaran dana tambahan ini mencapai Rp 100 triliun, dengan tujuan utama untuk memperkuat arus kas pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia.
Anggaran tambahan ini merupakan bagian dari strategi Kementerian Keuangan untuk memastikan ketersediaan likuiditas di tingkat daerah, sehingga pemda dapat menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik tanpa terhambat oleh kendala kas. “Kita sudah menyiapkan, sekarang tinggal menunggu kebijakan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2024 di Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, memegang peran krusial dalam menentukan persetujuan akhir terhadap anggaran tambahan ini. Keputusan strategis ini akan menjadi salah satu prioritas kebijakan ekonomi di awal masa pemerintahannya.
Sri Mulyani menjelaskan lebih lanjut bahwa besaran Rp 100 triliun ini merupakan hasil kajian mendalam dan proyeksi kebutuhan pemda. Dana tersebut diharapkan dapat memberikan bantalan finansial yang memadai bagi daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, maupun program-program prioritas lainnya.
“Ini penting sekali untuk mendukung pemda, agar mereka punya kas yang cukup,” tegas Sri Mulyani, menggarisbawahi urgensi dari anggaran tambahan ini. Dengan adanya kepastian aliran dana dari pusat, pemda diharapkan dapat lebih leluasa dalam merencanakan dan mengeksekusi berbagai kegiatan pembangunan daerah tanpa kekhawatiran akan defisit kas jangka pendek.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyinggung tentang pentingnya menjaga kualitas belanja daerah. Anggaran tambahan ini diharapkan dapat diserap secara efektif dan efisien untuk menghasilkan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Pemerintah pusat akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana TKD untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
Pengajuan anggaran tambahan ini merupakan langkah proaktif pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan pembiayaan daerah yang terus berkembang. Dengan transfer dana yang memadai, diharapkan kesenjangan pembangunan antar daerah dapat diminimalisir dan pemerataan kesejahteraan dapat tercapai.
