Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti kegagalan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau yang sebelumnya dikenal sebagai Beras Miskin (Raskin). Berdasarkan evaluasi CIPS, perbaikan yang telah dilakukan belum menyentuh akar permasalahan, terbukti dari masih maraknya kasus keracunan yang dilaporkan terjadi.
Kasus keracunan akibat konsumsi beras bantuan sosial ini terus berulang, menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kualitas dan keamanan pangan yang didistribusikan kepada masyarakat rentan. CIPS berpendapat bahwa reformasi kebijakan yang lebih mendasar diperlukan untuk memastikan program ini benar-benar efektif dan aman bagi penerima manfaat.
Menurut Peneliti CIPS, Felippa N. Tanjung, perbaikan tata kelola BPNT perlu menyentuh aspek fundamental, bukan sekadar perbaikan parsial. “Ada peningkatan kasus keracunan yang dilaporkan terjadi, ini mengindikasikan bahwa perbaikan tata kelola yang dilakukan belum menyentuh akar masalah yang sebenarnya,” ujar Felippa.
Felippa menekankan pentingnya reformasi yang komprehensif, terutama dalam hal distribusi dan pengawasan. Ia menyoroti adanya temuan kasus keracunan yang terjadi pada awal tahun 2024, seperti di Kabupaten Purwakarta pada Januari 2024, yang melibatkan ratusan warga. Kejadian serupa juga pernah dilaporkan di Kabupaten Garut pada tahun 2023.
Lebih lanjut, CIPS mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi pada struktur peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi yang lebih baik dan pembagian tanggung jawab yang jelas sangat krusial untuk menjamin keamanan dan efektivitas penyaluran bantuan pangan. Hal ini mencakup penguatan mekanisme pengawasan di tingkat lokal dan memastikan standar kualitas pangan yang didistribusikan.
“Penting untuk melakukan reformasi peran pusat dan daerah, agar program ini tidak hanya sampai ke penerima, tetapi juga aman dan berkualitas,” tegas Felippa. CIPS berharap agar pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tata kelola BPNT dan mencegah terulangnya kasus keracunan di masa mendatang.
