Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melontarkan kritik tajam terhadap kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode saat ini, menyebutnya sebagai yang paling tertinggal dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pernyataan ini diungkapkan Cak Imin, sapaan akrabnya, di kompleks Gedung DPR RI pada Senin, 22 Juni 2026, yang mengindikasikan adanya keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan, namun ia merasa hanya dirinya yang berani menyuarakannya secara terbuka.
Sebagai seorang kader Nahdlatul Ulama, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kritiknya bukan berasal dari kapasitasnya sebagai politisi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk perbaikan organisasi. Ia menyoroti perlunya perubahan manajemen secara menyeluruh di tubuh PBNU agar kegagalan kepengurusan di masa lalu tidak terulang. "Saya ngomong bukan karena saya politisi, bukan. Karena saya adalah kader yang ingin ikut bertanggung jawab, bertanggung jawab memperbaiki," ujarnya.
Salah satu formulasi perbaikan yang diusulkan Cak Imin adalah pembersihan PBNU dari politisi aktif. Menurutnya, politisi NU dipersilakan untuk berkiprah di ranah partai politik, sementara PBNU seharusnya fokus pada tugas-tugas keorganisasian dan keagamaan. Ia meyakini bahwa untuk mewujudkan PBNU yang bersih dari pengaruh politik praktis tidak memerlukan aturan baru yang rumit, melainkan ketegasan sikap dari para pengurus dan elemen NU.
Pernyataan Muhaimin Iskandar ini muncul dalam momentum krusial menjelang penyelenggaraan Muktamar NU yang akan menentukan kepengurusan PBNU selanjutnya, menggantikan kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU saat ini, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Muktamar tersebut tidak hanya akan memilih pimpinan puncak, tetapi juga Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) yang memiliki peran strategis dalam menentukan Rais Aam.
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang ditemui di Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis, 7 Mei 2026, membenarkan bahwa forum tertinggi organisasi NU tersebut akan menjadi ajang pemilihan Ketua Umum dan Ahwa. Ia menambahkan bahwa mekanisme pemilihan dalam muktamar masih bersifat dinamis dan terbuka untuk didiskusikan oleh para peserta muktamirin. Pola pemilihan bisa saja tetap mengikuti tradisi yang sudah ada atau mengalami penyesuaian, tergantung pada keputusan bersama forum.
PBNU sendiri telah menjadwalkan Muktamar ke-35 akan diselenggarakan pada 1 hingga 5 Agustus 2026. Hingga kini, lokasi pasti penyelenggaraan muktamar masih dalam tahap pembahasan intensif. Beberapa daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, serta beberapa wilayah di Jawa Timur, dikabarkan telah mengajukan diri sebagai tuan rumah. Pemilihan lokasi ini menjadi salah satu aspek penting yang akan dibahas demi kelancaran dan kesuksesan acara akbar ini.
Menjelang puncak Muktamar ke-35, PBNU juga akan menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU pada bulan Juni 2026. Kedua forum pra-muktamar ini memiliki agenda penting untuk menyusun dan mematangkan materi-materi yang akan dibahas dalam muktamar. Hasil dari kedua pertemuan tersebut akan menjadi landasan krusial bagi para muktamirin dalam mengambil keputusan-keputusan strategis untuk masa depan organisasi. Selain penyusunan agenda, pengurus PBNU juga tengah fokus melakukan pendataan peserta yang akan hadir dan berpartisipasi dalam forum tertinggi organisasi ini.
Muktamar ke-35 ini akan menjadi penentu kepemimpinan PBNU pasca-masa khidmat Yahya Cholil Staquf yang resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2021-2026. Gus Yahya terpilih dalam Muktamar ke-34 NU yang diselenggarakan di Universitas Lampung (Unila) pada 24 Desember 2021. Kepemimpinan Gus Yahya selama ini telah diwarnai berbagai dinamika internal organisasi, termasuk tantangan dalam menjaga soliditas dan arah gerak NU di tengah arus perubahan zaman.
Kritik yang dilontarkan oleh Muhaimin Iskandar, sebagai salah satu tokoh kunci di PKB yang memiliki akar kuat di NU, patut dicermati sebagai suara yang mewakili aspirasi sebagian kader dan pengamat NU. Pernyataan ini juga menggarisbawahi pentingnya revitalisasi dan reformasi manajemen PBNU agar organisasi sebesar NU tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman dengan inovasi dan kepemimpinan yang visioner. Tantangan terbesar Muktamar mendatang adalah bagaimana menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa PBNU ke arah yang lebih baik, melampaui kritik-kritik yang ada, serta merangkul seluruh elemen demi kemajuan Nahdlatul Ulama.
