Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan akar permasalahan yang kerap menjerat kepala daerah dalam kasus korupsi. Salah satu faktor utama yang disorot adalah besarnya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dalam setiap kontestasi pemilihan umum.
Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, tingginya kebutuhan dana untuk kampanye menjadi pemicu utama para kepala daerah terjerat praktik rasuah. “Ini kan masalahnya adalah tingginya biaya politik. Betul sekali, ini yang menurut hemat kami, ini akar masalahnya,” ujar Alexander Marwata dalam sebuah diskusi pada Rabu (19/6/2024).
Alexander menjelaskan bahwa proses pencalonan kepala daerah seringkali membutuhkan biaya yang sangat besar. Dana ini tidak hanya untuk logistik kampanye, tetapi juga untuk memenuhi berbagai persyaratan lain yang kerap kali melibatkan ‘mahar’ politik kepada partai pengusung. Kondisi ini kemudian mendorong kepala daerah terpilih untuk mencari jalan pintas mengembalikan modal politiknya, bahkan mencari keuntungan pribadi.
“Para calon kepala daerah ini kan harus memenuhi syarat, harus mendapat dukungan dari partai politik. Partai politik ini kan seringkali meminta mahar, meminta dukungan dana. Nah, dana ini kan bukan sedikit,” imbuhnya.
Akibatnya, begitu menjabat, kepala daerah yang terbebani utang politik atau modal kampanye yang besar akan cenderung melakukan korupsi. Modus operandi yang sering terjadi adalah melalui praktik suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek-proyek daerah.
Menyikapi persoalan krusial ini, KPK mengusulkan adanya reformasi sistem pembiayaan kampanye. Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah adanya mekanisme pendanaan kampanye yang lebih transparan dan akuntabel, bahkan mungkin melalui skema bantuan negara untuk partai politik atau calon. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada donatur pribadi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari.
“Kita harus berpikir bagaimana model pendanaan kampanye yang lebih baik. Mungkin ada peran negara, mungkin ada peran partai politik. Ini yang harus kita diskusikan,” tegas Alexander Marwata.
Upaya perbaikan sistem ini diharapkan dapat memutus mata rantai korupsi yang melibatkan para pemimpin daerah dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih di masa depan.
