Bank Indonesia (BI) secara resmi memperkenalkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Ritel pada momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Peluncuran ini menandai langkah strategis BI dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital domestik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada jaringan kartu kredit internasional seperti Visa dan Mastercard. Dengan KKI, transaksi pembayaran ritel akan lebih terkelola di dalam negeri, memberikan kontrol lebih besar kepada Bank Indonesia terhadap peredaran uang dan data transaksi.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam pernyataannya menegaskan, “KKI ini adalah wujud kemandirian kita dalam sistem pembayaran. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga kedaulatan ekonomi digital Indonesia.” Beliau menambahkan bahwa peluncuran ini merupakan bagian dari roadmap pengembangan sistem pembayaran nasional yang terus diperbarui.
Implementasi KKI Segmen Ritel ini akan dilakukan secara bertahap. BI menargetkan agar pada akhir tahun 2026, sejumlah 10 juta kartu KKI telah beredar di masyarakat. Hal ini akan didukung oleh kolaborasi erat dengan bank-bank penerbit kartu di Indonesia serta para pemroses transaksi.
Selain manfaat dalam hal kemandirian dan penguatan ekonomi domestik, KKI juga diproyeksikan akan meningkatkan penetrasi pembayaran digital di kalangan masyarakat luas. Dengan fitur dan keamanan yang dirancang sesuai kebutuhan lokal, diharapkan KKI dapat diterima dan digunakan secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Proses pengembangan KKI telah melalui berbagai kajian mendalam dan uji coba. BI memastikan bahwa standar keamanan dan interoperabilitas KKI telah memenuhi atau bahkan melampaui standar internasional. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pengguna dan memastikan kelancaran transaksi.
Langkah ini sejalan dengan visi BI untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan inklusif di seluruh Indonesia. Dengan adanya KKI, Indonesia berupaya untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi pembayaran global, tetapi juga menjadi produsen dan pengatur sistem pembayaran yang mandiri.
