Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan adanya gejolak di kalangan pengusaha terkait penurunan tajam volume impor bensin (gasoline) Indonesia. Saat ini, kebutuhan impor bensin nasional menyusut menjadi sekitar 20 juta kiloliter (kl) per tahun, sebuah angka yang memicu ketidakpuasan sejumlah importir. Pemerintah menargetkan untuk terus mengurangi ketergantungan pada pasokan bahan bakar minyak (BBM) impor.
"Sekarang kita impor bensin tinggal 20 juta kiloliter. Ini memang para importir marah ke saya," ujar Bahlil dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (25/6). Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah ke depan adalah menghentikan impor bensin sebisa mungkin.
Penurunan volume impor bensin ini merupakan buah dari peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Bahlil menjelaskan bahwa konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta kl per tahun. Dari jumlah tersebut, produksi domestik kini telah mampu memenuhi separuhnya, yakni sekitar 20 juta kl.
Angka produksi dalam negeri yang signifikan ini tidak lepas dari beroperasinya kilang minyak baru di Kalimantan Timur. Sebelum kilang tersebut beroperasi, kapasitas produksi bensin nasional hanya berkisar 14,25 juta kl per tahun. Dengan tambahan kapasitas sekitar 5,5 juta kl dari kilang baru tersebut, produksi nasional kini mencapai sekitar 20 juta kl, mengurangi kebutuhan impor secara substansial.
Upaya pemerintah untuk mandiri dalam pemenuhan energi tidak hanya menyasar bensin. Bahlil juga menyebutkan bahwa Indonesia telah berhasil menghentikan impor solar (diesel). Keberhasilan ini dicapai melalui peningkatan produksi biodiesel dalam negeri yang didorong oleh program mandatori pencampuran biodiesel. Kebutuhan solar nasional yang mencapai sekitar 39 juta kl per tahun kini dapat dipenuhi melalui kombinasi produksi kilang domestik dan bauran biodiesel hingga B50.
Ke depan, strategi serupa yang telah terbukti berhasil pada solar akan diterapkan untuk bensin. Pemerintah berencana mendorong penggunaan campuran bioetanol pada bensin, seperti E10 hingga E20. Langkah ini diharapkan dapat lebih lanjut menekan ketergantungan pada impor bensin.
Bahlil mengakui bahwa gagasan untuk mencampurkan bioetanol pada bensin sempat disambut dengan keraguan ketika pertama kali diusulkan pada awal 2025. Padahal, penggunaan campuran etanol pada bensin sudah lazim diterapkan di banyak negara maju, termasuk Amerika Serikat dan Brasil. "Kalau B50 bisa kita penuhi kebutuhan solar kita, kenapa bensin tidak?" tanyanya retoris, menekankan potensi besar dari inovasi bahan bakar nabati.
Pengurangan impor BBM secara keseluruhan menjadi prioritas utama pemerintah, terutama di tengah gejolak geopolitik global yang tak menentu dan tingginya kebutuhan devisa negara untuk membeli energi dari luar negeri. Bahlil memaparkan bahwa saat ini Indonesia harus mengalokasikan devisa sekitar US$30 miliar atau setara Rp538,02 triliun (dengan asumsi kurs Rp17.928 per dolar AS) setiap tahunnya hanya untuk mengimpor BBM.
Dengan menekan angka impor BBM, pemerintah berupaya mengurangi permintaan terhadap dolar AS. "Ketika permintaan kita terhadap dolar tidak terlalu besar, maka saya yakin nilai tukar kita juga akan semakin membaik. Devisa kita yang paling keluar, paling banyak itu adalah untuk membeli BBM," jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan untuk melakukan transaksi pembelian energi dengan menggunakan mata uang selain dolar AS. Langkah ini merupakan bagian dari diversifikasi pembayaran dalam perdagangan internasional, yang diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar dolar.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi beban defisit neraca perdagangan yang kerap dipengaruhi oleh impor migas. Peningkatan produksi dalam negeri, pemanfaatan energi terbarukan seperti biodiesel dan bioetanol, serta diversifikasi instrumen pembayaran menjadi pilar utama strategi energi Indonesia di masa depan.
