Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan mengejutkan di akhir masa jabatannya, mengakui dirinya harus turun tangan langsung mengurus pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero) seolah merangkap tugas sebagai project manager. Hal ini dilakukan menyusul maraknya pemadaman listrik bergilir yang melanda berbagai wilayah di Indonesia akibat kelangkaan pasokan energi primer.
Bahlil mengungkapkan bahwa dalam sepuluh hari terakhir masa baktinya sebagai Menteri ESDM, ia secara intensif terlibat dalam pembicaraan dan penyelesaian masalah kelistrikan yang krusial. Kolaborasi lintas sektoral pun dijalin, melibatkan institusi penting seperti Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Kementerian Sekretariat Negara. Tujuannya jelas: mencari solusi tuntas atas persoalan pasokan batu bara yang kembali menjadi momok bagi PT PLN.
Persoalan defisit pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bukan kali pertama terjadi. Fenomena serupa pernah menghantam sektor kelistrikan pada tahun 2022, menunjukkan adanya pola masalah yang berulang dan belum terselesaikan secara fundamental. "Saya 10 hari terakhir jabatan saya Menteri ESDM merangkap PM PLN pengadaan batu bara, project manager. Jadi ngurus batu bara sekarang," ujar Bahlil dalam sebuah forum diskusi energi yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia, Kamis (25/6).
Kebutuhan tahunan batu bara untuk operasional pembangkit PLN sendiri mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 154 juta metrik ton. Dari jumlah tersebut, PLN sebelumnya telah mengamankan kontrak pasokan sebesar 134 juta metrik ton. Angka ini kemudian berhasil ditingkatkan menjadi sekitar 141 juta metrik ton. Namun, peningkatan ini masih belum mampu menutupi defisit yang terjadi.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika kalkulasi kebutuhan dan pasokan sudah dihitung secara cermat, mengapa defisit tetap terjadi? Bahlil menyadari adanya kejanggalan ketika pasokan yang seharusnya mencukupi hingga akhir tahun justru mengalami kelangkaan di pertengahan tahun. "Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari 154 juta kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu," tegasnya.
Setelah dilakukan investigasi mendalam, tim pemerintah menemukan bahwa akar masalahnya bukan terletak pada ketersediaan volume batu bara secara keseluruhan. Tantangan utamanya justru pada jenis batu bara spesifik, yaitu batu bara kalori menengah dengan nilai di atas 5.000 yang sangat dibutuhkan sebagai bahan campuran utama untuk operasional pembangkit listrik.
Pemerintah sebenarnya telah memiliki mekanisme kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) yang seharusnya menjamin pasokan untuk kebutuhan domestik. Namun, pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk proses pengadaan dan distribusi, berada di tangan perusahaan pemasok batu bara. Keterlambatan atau kelalaian dalam aspek ini yang kemudian memicu krisis.
Merasa frustrasi dengan situasi yang terus berulang, Bahlil mengaku sampai memberikan peringatan langsung kepada Direktur Utama PLN. Ia menegaskan kesiapannya untuk mengambil alih peran project manager pengadaan batu bara jika masalah ini terus menerus terjadi. Pernyataan ini mengindikasikan betapa seriusnya pemerintah memandang isu kelistrikan ini dan pentingnya penanganan yang lebih proaktif.
Syukurlah, berkat intervensi dan berbagai langkah strategis yang diambil oleh pemerintah, kondisi sistem kelistrikan kini dilaporkan telah kembali normal. Salah satu langkah krusial yang dilakukan adalah mengamankan pasokan energi primer dengan menahan sebagian batu bara yang semula dialokasikan untuk ekspor agar dapat memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu.
Menyikapi kompleksitas masalah ini, Presiden secara tegas menginstruksikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah mengambil inisiatif membentuk tim khusus pengadaan energi primer. Tim ini akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal PLN.
Transparansi dalam proses pengadaan menjadi prioritas utama. Bahlil juga secara khusus meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pengadaan energi primer. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dan memastikan agar masalah kelangkaan pasokan energi yang berdampak pada kelistrikan tidak terus menerus muncul setiap tahun.
Kejadian ini menjadi catatan penting bagi pengelolaan sektor energi di Indonesia, menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas pelaksanaan di tingkat teknis. Dengan langkah-langkah pencegahan yang diambil, diharapkan masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang stabil dan andal di masa mendatang, tanpa harus kembali menghadapi pemadaman bergilir yang merugikan.
