Jakarta – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Perempuan Indonesia (API) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Kamis, 18 Juni 2026, menampilkan pemandangan tak biasa. Massa perempuan yang tergabung dalam aliansi tersebut membawa berbagai peralatan dapur seperti wajan, panci, hingga spatula. Kehadiran alat-alat masak ini bukan sekadar untuk menciptakan kebisingan semata, melainkan memiliki makna simbolis yang mendalam terkait peran perempuan dalam rumah tangga dan isu ekonomi yang mereka hadapi.
Koordinator Lapangan Aksi Perempuan, Afifah, menjelaskan bahwa alat dapur yang mereka bawa merupakan representasi dari denyut kehidupan sehari-hari. Menurutnya, alat-alat tersebut adalah penopang utama tersedianya makanan di meja makan, sebuah elemen fundamental yang membuat roda kehidupan berputar. "Tanpa alat masak atau alat dapur, tak akan ada makanan yang terhidang di meja makan. Tanpa ada alat dapur, dunia tak mungkin berjalan," tegas Afifah saat ditemui di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada hari yang sama.
Lebih jauh, Afifah menggarisbawahi bahwa alat dapur secara kultural seringkali diasosiasikan erat dengan kaum perempuan. Penggunaan simbol ini menjadi sangat politis, menunjukkan bahwa perempuan tidak akan tinggal diam di rumah. "Jadi simbol ini politis sekali sebenarnya. Ini menunjukkan kalau kita, perempuan, tidak akan diam di rumah. Karena kami yang paling merasakan harga cabai naik, harga beras naik, semua harga bahan pokok naik," tuturnya dengan nada prihatin.
Aksi memukul-mukul alat dapur hingga mengeluarkan suara bising selama demonstrasi merupakan cara API untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah bahwa kondisi dapur keluarga mereka sudah dalam keadaan genting. Suara bising tersebut adalah teriakan perlawanan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meroket. "Kami tidak mau harga naik. Kami mau harga bahan pokok turun. Itu berhubungan langsung dengan kami yang mengelola kehidupan," ujar Afifah, menekankan keterkaitan langsung antara kebijakan ekonomi pemerintah dengan urusan rumah tangga yang diemban perempuan.
Kenaikan harga bahan pokok memang menjadi salah satu isu paling sensitif yang dihadapi oleh rumah tangga di Indonesia. Kenaikan harga komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, dan rempah-rempah seperti cabai, secara langsung membebani anggaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas. Perempuan, yang mayoritas berperan sebagai pengatur keuangan rumah tangga dan penanggung jawab penyediaan pangan keluarga, menjadi garda terdepan yang merasakan dampak langsung dari fluktuasi harga ini.
Presiden Joko Widodo pada beberapa kesempatan telah menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga pangan. Namun, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan hal yang berbeda. Kenaikan harga yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor alam atau musiman, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan impor, distribusi, dan tata niaga yang dinilai belum optimal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang harus berputar otak untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarga dengan anggaran yang semakin menipis.
Selain tuntutan terkait penurunan harga bahan pokok, demonstran perempuan ini juga menyampaikan beberapa aspirasi krusial lainnya kepada pemerintah. Salah satu poin penting yang diangkat adalah desakan agar pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis (MBG). Program ini, meskipun bertujuan mulia untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, dikhawatirkan dapat membebani anggaran negara secara berlebihan dan berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak dikelola dengan baik.
Di samping itu, API juga menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Ketersediaan lapangan kerja yang memadai menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya lapangan kerja, beban ekonomi rumah tangga dapat terbagi, dan kualitas hidup masyarakat diharapkan dapat meningkat. Afifah menekankan bahwa seluruh tuntutan ini bukan sekadar aspirasi belaka, melainkan merupakan kebutuhan mendesak yang harus didengar dan segera direspons oleh pemerintah.
Menyikapi aksi yang dilakukan oleh API, berbagai kalangan masyarakat menunjukkan beragam reaksi. Sebagian besar mendukung dan bersimpati terhadap perjuangan para perempuan yang menyuarakan kepedihan mereka melalui cara yang kreatif dan penuh makna. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan efektivitas aksi tersebut dalam mendorong perubahan kebijakan.
Keterlibatan perempuan dalam aksi demonstrasi bukanlah hal baru dalam sejarah pergerakan sosial di Indonesia. Sejak dulu, perempuan telah menunjukkan perannya yang signifikan dalam menyuarakan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga isu-isu lingkungan dan sosial terkini, perempuan selalu hadir sebagai agen perubahan yang kuat.
Dalam konteks aksi ini, penggunaan alat dapur sebagai simbol memiliki resonansi yang kuat di masyarakat. Hal ini mengingatkan kembali pada peran fundamental perempuan dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat. Keterampilan mereka dalam mengelola dapur dan memenuhi kebutuhan pangan seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah melalui kebijakan yang pro-rakyat, terutama dalam hal stabilitas harga pangan dan penyediaan lapangan kerja.
Pemerintah diharapkan dapat menangkap sinyal yang disampaikan oleh para perempuan melalui aksi simbolis ini. Respons yang cepat dan konkret terhadap tuntutan penurunan harga bahan pokok, peninjauan ulang program MBG, serta upaya nyata dalam penciptaan lapangan kerja akan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendengarkan suara rakyat. Aksi perempuan dengan membawa alat dapur ini sejatinya adalah pengingat bahwa urusan dapur adalah urusan negara, dan kesejahteraan keluarga adalah fondasi keutuhan bangsa.
