Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menyatakan kemungkinan adanya unsur kesengajaan di balik serangkaian kebakaran hutan yang melanda negara tersebut, menewaskan puluhan orang dan memicu seruan untuk hukuman mati bagi para pelaku pembakaran.
Pernyataan ini disampaikan menyusul tercatatnya 100 titik api di berbagai wilayah Aljazair, yang menyebabkan kerugian besar dan korban jiwa. Presiden Tebboune secara tegas mengusulkan penerapan hukuman mati bagi mereka yang terbukti sengaja membakar hutan.
“Kita tidak akan ragu untuk menerapkan hukuman mati bagi siapa pun yang terbukti membakar hutan,” tegas Presiden Tebboune dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantor kepresidenan. Ia menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyelidiki kemungkinan adanya motif kejahatan di balik insiden kebakaran yang terjadi baru-baru ini.
Presiden Tebboune menyampaikan belasungkawa mendalam atas korban jiwa yang berjatipan akibat peristiwa tragis ini. Ia juga menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan demi melindungi kelestarian lingkungan dan keselamatan warga. “Kami akan memerangi kejahatan ini dengan tangan besi,” katanya.
Pemerintah Aljazair telah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk personel pemadam kebakaran dan peralatan canggih, untuk memadamkan api yang masih berkobar di beberapa area. Bantuan internasional juga dilaporkan telah diterima untuk mempercepat proses pemadaman.
Kebakaran hutan yang melanda Aljazair bukanlah kali pertama terjadi, namun skala dan intensitas kali ini dinilai sangat mengkhawatirkan. Banyak pihak menyuarakan keprihatinan atas dampak buruk kebakaran terhadap ekosistem dan mata pencaharian masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang sangat bergantung pada hasil hutan.
Usulan hukuman mati dari Presiden Tebboune ini diperkirakan akan memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan para aktivis hak asasi manusia, mengingat hukuman mati merupakan isu sensitif yang memiliki pandangan berbeda di berbagai negara. Namun, di tengah situasi darurat dan tingginya angka korban, pemerintah Aljazair tampaknya bertekad untuk mengambil langkah hukum yang paling keras.
