Suasana Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung memanas menyusul perdebatan mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Anggota Ahlul Halli Wal Iqdi (Ahwa) menjadi sorotan utama, di mana Alissa Wahid, putri mendiang KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menegaskan bahwa kandidat calon ketua umum tidak memiliki hak untuk menentukan mekanisme pemilihan, termasuk soal Ahwa atau voting.
Alissa Wahid secara lugas menyatakan bahwa keputusan mengenai bagaimana pemilihan ketua umum akan dilaksanakan sepenuhnya berada di tangan para muktamirin. Ia menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan agar tercipta kepemimpinan PBNU yang legitimat dan akuntabel.
Menurut Alissa, proses pemilihan haruslah murni berasal dari forum muktamar itu sendiri, bukan diintervensi oleh calon yang memiliki kepentingan. “Kandidat tidak bisa mengatur Ahwa atau voting,” tegas Alissa Wahid dalam pernyataannya yang dikutip dari berbagai sumber. Pernyataan ini dilontarkannya di tengah riuh rendahnya diskusi dan tarik-menarik kepentingan yang mewarnai jalannya muktamar.
Ia menambahkan bahwa mekanisme Ahwa, yang melibatkan sekelompok tokoh sepuh untuk memilih ketua umum, haruslah dibahas dan diputuskan oleh seluruh peserta muktamar. Begitu pula dengan mekanisme voting, jika menjadi pilihan, haruslah dijalankan secara adil dan terbuka. “Mekanisme harus diputuskan muktamirin secara transparan dan berintegritas,” imbuhnya.
Alissa Wahid berharap agar seluruh dinamika yang terjadi di Muktamar NU kali ini dapat dijadikan pelajaran berharga. Ia menyerukan agar proses demokrasi di internal NU tetap terjaga, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu atau kelompok. Penegasan Alissa ini diharapkan dapat meluruskan persepsi dan mengembalikan fokus muktamar pada agenda-agenda strategis NU ke depan.
